tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut Pemprov telah mengidentifikasi lahan untuk merealisasikan program rumah DP nol rupiah Namun, kata Sandiaga, berdasarkan tawaran dari pihak swasta, sebagian besar hunian tersebut bukanlah rumah tapak seperti program KPR bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat.
"Tawaran dari swasta yang sudah diberikan ke kita, hampir 80 persen ke atas, [untuk] rumah susun yang tinggi ke atas," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Ia juga masih enggan membeberkan di mana saja lokasi lahan untuk program DP 0 rupiah. Alasannya, untuk menghindari banyaknya spekulan yang bermain dalam proyek tersebut dan merugikan Pemprov DKI.
Hingga saat ini, ujar Sandiaga, Pemprov masih terus membahas bagaimana konsep bersama sejumlah pihak. Minggu lalu, misalnya, ia mengundang perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta serta beberapa Badan Usaha Milik Daerah untuk mengkaji konsep seperti apa yang bisa diterapkan di Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Agustino Darmawan mengungkapkan, Pemprov memiliki beberapa opsi untuk menerapkan program tersebut.
Salah satu yang tengah dikaji, ujar dia, adalah membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan meniru program Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLUPPDPP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pasalnya, ujar Agustino, dinasnya tak dapat merealisasikan program tersebut dengan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Enggak ada di dinas. Nanti bikin BLUD. Itu kesepakatan kita dengan gubernur," ungkapnya saat ditemui di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).
BLUD tersebut, menurut dia, bisa terdiri dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan Jakarta Propertindo.
Tiga BUMD tersebut pun telah diundang oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam rapat perdana persiapan program kampanye Anies-Sandiaga tersebut pada pekan lalu.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Doni P Juwono, skema lain yang mungkin dilakukan Pemprov adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam program KPR terjangkau BLUPPDPP.
Ia mencontohkan, misalnya, untuk 50.000 unit yang dibangun pemerintah pusat, Pemprov DKI dapat menjualnya dengan tanpa DP asalkan memberikan subsidi sebesar Rp3,5 juta per satu unit rumah.
"Jadi, Pemprov DKI hanya mengeluarkan 1 persen uang muka dari Rp345 juta. Jadi [Rp]3,5 juta. Jadi kalau bisa kerja sama dengan FLPP hanya ngeluarin uang [Rp]3,5 juta x [Rp]50 ribu cuma [Rp]167 miliar," ujarnya usai bertemu Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
