tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan syarat program Rumah DP 0 rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari bergaji Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta. Artinya, Anies menaikkannya dua kali lipat lebih dari nilai sebelumnya.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kepgub tersebut ditandatangani Anies pada 10 Juni 2020.
"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000," demikian yang tertulis dalam Kepgub tersebut yang diterima Tirto, Selasa (16/3/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim aturan baru tersebut sudah diperhitungkan oleh pihaknya. "Ya itu sudah diperhitungkan ya," kata Riza di Pondok Pesantren Modern YPKP, Jakarta Timur, Senin (15/3/2021).
Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu menjelaskan, dalam program rumah DP Rp0 ini membutuhkan penilaian yang cukup agar proses pembangunannya berjalan baik, termasuk pembayaran iuran yang terpenuhi.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mencari terobosan agar masyarakat kecil mampu mendapat hunian yang layak.
"Kami terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies-Sandi yang sudah disampaikan juga. Dan kami terus melakukan pembangunan daripada perumahan DP 0 persen [nol rupiah], apakah Rusunami maupun Rusunawa," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
