tirto.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat yang tidak dijalankan dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” kata Gembong.
Gembong mengatakan hingga akhir 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Jakarta.
Justru program sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp411 miliar pada 2021, pembangunannya, kata Gembong tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan Rumah DP Rp0, hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD.
Fraksi PDIP DPRD DKI juga menyoroti program Oke-Oce yang diklaim berhasil oleh Anies. Menurut PDIP ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil itu adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner.
Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program tersebut, kata Gembong, masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti pembangunan LRT dan rehabilitasi total bangunan sekolah.
“Kami rasa tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
