tirto.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi Hanura, Ruslan Amsyari mengkritik rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) DP 0 rupiah di PIK Pulogadung, Jakarta Timur. Ruslan mengatakan rusun 0 persen itu tidak bisa dijual karena merupakan aset Pemprov DKI.
Hal ini berbeda jika Pembangunan rusun dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta yang asetnya tidak tercatat sebagai milik Pemprov.
"Kalau nanti Rusun (yang dibangun Dinas Perumahan) itu dijual. Maka pembeli tidak bisa memiliki rusun itu secara penuh. Karena bangunan dan tanahnya itu menjadi aset Pemprov dan tidak bisa asal diperjualbelikan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Anggaran pembangunan Rusun itu sendiri telah tersedia dalam pagu Dinas Perumahan di APBD DKI 2018 sebesar Rp200 juta. Sementara tanahnya, merupakan aset milik Pemprov yang telah ada sejak masa Pemerintahan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Kendati demikian, kata Ruslan, aset milik bisa saja diperjualbelikan dengan pengecualian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Namun, jika rusun yang merupakan aset Pemprov itu diperjualbelikan untuk program DP 0 rupiah tanpa merujuk ke peraturan, maka pejabat Pemprov DKI berpotensi tersandung kasus pidana. "Bisa masuk (penjara) itu. Karena harus dengan persetujuan DPRD dan ada keadaan tertentu," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan menyampaikan, masukan dewan itu bakal disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dipertimbangkan kembali.
Dalam rapat dengan Komisi C DPRD, ia menjelaskan bahwa awalnya, tanah anggaran Rp200 juta itu sebenarnya diajukan untuk pembangunan rusun sewa sederhana (Rusunawa). "Karena kemudian gubernur berganti, artinya kan saya harus bijak. Ya kami akhirnya anggarkan itu untuk pembangunan rusun DP 0 rupiah," ujarnya.
Rencananya, rusun itu akan dibangun 8 lantai dan ditargetkan selesai pada Desember 2018. Ia juga menyampaikan bahwa pembeli rusun tersebut akan mendapat Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) bukan Hak Guna Bangunan (HGB) seperti rusun yang dijual oleh swasta.
Selain anggaran Rp200 juta, untuk menjalankan program DP 0 rupiah, Dinas Perumahan juga telah mengalokasikan Rp799.993.172.215 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
Ia mengatakan, rencananya beberapa miliar dari total anggaran itu akan digunakan untuk membeli lahan rusun DP 0 rupiah dan rusunawa. Namun atas masukan dari DPRD, ia akan menyampaikan ke Gubernur agar peruntukan anggaran pembebasan lahan itu tidak digunakan untuk program DP 0 rupiah.
"Intinya saya sampaikan dulu ke Gubernur. Kan bisa jadi nanti untuk lahan diserahkan semua ke PD Sarana Jaya, bukan di dinas perumahan," imbuhnya.
Artinya, anggaran pembebasan lahan Rp799 miliar itu bisa jadi hanya diperuntukkan bagi pembangunan rusunawa Pemprov DKI.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
