tirto.id - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, ogah ambil pusing soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang batal dilakukan pada 6 Februari 2025.
Pernyataan itu disampaikan Pramono, usai menerima gelar kehormatan "Abang" dari Majelis Kaum Betawi yang secara seremonial diberikan Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025).
"Mau dilantik kapan saja monggo-monggo saja," kata Pramono, dikutip Antara, Sabtu.
Pramono mengatakan dirinya akan tetap mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.
"Yang namanya pemimpin daerah itu harus Sami'na wa atho'na (kami dengar dan patuh) kepada pemimpin pusat," ucap Pramono.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan lembaganya membuka peluang pelantikan kepala daerah berlangsung pada 17, 18, 19, atau 20 Februari 2025.
Kepala daerah yang akan dilantik merupakan kepala daerah yang tidak digugat serta kepala daerah yang gugatan dari pihak penggugatnya ditolak MK.
Eks Kapolri itu akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU daerah, MK, Bawaslu, serta pihak terkait lainnya tentang waktu pelantikan daerah tersebut. Hasil koordinasi akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
"KIni yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden karena jadwal dan acara pelantikan diatur dengan Peraturan Presiden," tukas Tito.
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
