Cegah Tunggakan, Bank DKI Tambah Kantor Cabang di Rusun

tirto.id - Direktur Bisnis Bank DKI Antonius Widodo mengatakan akan menambah 4 kantor cabang Bank DKI di beberapa Rusun di Jakarta. Menurutnya, hingga saat ini baru ada enam hingga tujuh kantor cabang di antara 23 Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) di Jakarta.

Ia mengakui, kurangnya jumlah kantor cabang Bank DKI di sejumlah rusun menjadi salah satu penyebab para penghuni menunggak iuran pengelolaan rusun. Sebab, seringkali uang yang seharusnya digunakan untuk membayar rusun terpakai untuk kebutuhan lain karena akses menuju Bank DKI sangat jauh.

"Kami sadar, karena belum semua, tapi menuju ke sana gitu, jadi nanti dalam setiap perencaan bisnis nanti kita akan tambah tahun ini," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

Meski demikian, ia mengatakan bahwa sejak tahun lalu, Bank DKI telah menyediakan mobile brunch atau bank keliling sebagai solusi untuk memudahkan para penghuni Rusun melakukan pembayaran di Bank DKI yang belum menjangkau semua Rusun.

"Kita punya mobile bank itu secara terjadwal sudah muter. Sehingga warga rusun bisa melakukan setoran. Yang kedua Bank DKI kan sudah online sambil dia kerja kemana bisa nyetor. Misalnya rusun Besakih,” tambahnya.

Baca juga:

• Tunggakan Capai Rp32 Miliar, Pemprov Segel Beberapa Rusun
• Penghuni Rusun: "Harapan Saya Punah"
• "Pemerintah Gagal dalam Program Rusun"

Selain itu, kata dia, Bank DKI juga telah memberlakukan sistem online sehingga penghuni Rusun dapat melakukan pembayaran di kantor cabang mana saja yang ada di Jakarta. "Jadi sambil mereka kerja kemana ya bisa setor. Toh sudah punya rekening," kata Antonius.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti memaparkan bahwa dari 14.2017 unit rusun yang dihuni di seluruh Jakarta, ada 9.522 warga yang masih memiliki tunggakan.

"Ada 3.008 rusun umum yang memiliki tunggakan, kalau yang terprogram atau dia dulunya direlokasi ada 6.514 unit," katanya saat konferensi pers di Kantor Dinas Perumahan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

Ia mengatakan membengkaknya tunggakan salah satunya lantaran Pergub nomor 111 tahun 2014 membebankan denda sebesar 2 persen perbulan kepada para penghuni Rusun yang menunggak. Sehingga semakin lama tunggakan tidak dilunasi, semakin besar pula jumlah dendanya.

"Total tunggakan di 23 lokasi rusun pada bulan Januari masih Rp 26 miliar. Untuk bulan ini (Agustus) sudah meningkat jadi Rp 32 miliar," ujar Meli Budiastuti.