Indeks Current Issue

Ade sebut media harus lebih independen menghadapi Pemilu 2024. Meski ia paham ada parpol berafiliasi dengan pemilik media.

Advokat PAHAM, Yohanis Mambrasar bilang, harus ada titik temu pemerintah dan aparat dengan kelompok pro kemerdekaan Papua.

Airlangga menegaskan program B35 tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak goreng kebutuhan konsumsi.

Aksi Partai Ummat dan PSI tidak lepas dari keinginan kedua parpol itu mendapatkan elektabilitas dari figur kandidat potensial.

Pencabutan status tersangka dan permintaan maaf tak cukup, tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Kunto sebut Golkar melirik Koalisi Perubahan karena mereka belum bisa mengusung Airlangga sebagai bakal capres-cawapres.

Pengisian kursi bintang 3 kali ini krusial. Sebab, mereka yang jadi bintang 3 berpotensi untuk menjadi pengganti Kapolri di 2024.

Wasisto menilai penting adanya fatwa yang mempertegas kembali sikap NU secara organisasi agar tidak terseret politik praktis.

Sekjen FITRA melihat ada inkonsistensi dalam pernyataan Menpan-RB Anas. Hal ini rentan bikin bingung masyarakat.

Imam menilai potensi reshuffle akan semakin kuat jika Sri Mulyani akan menjadi Gubernur BI.

Anggaran program bantuan sosial yang nilainya mencapai triliunan dinilai masih banyak catatan.

Potensi itu terjadi kalau politisasi identitas kembali dinarasikan misalnya nasionalis melawan religius.

Antisipasi kasus penculikan anak, Kementerian PPPA mendorong di desa-desa mengembangkan PATBM dan DRPPA.

Perjanjian Anies dan Prabowo kembali diungkit jelang Pemilu 2024. Akankah bernasib sama dengan Perjanjian Batu Tulis?

Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila menyeret sejumlah tokoh ormas hingga politikus. Bagaimana duduk perkaranya?

Menebalkan kuping, menguatkan hati, mengeraskan tekad, atas nama kemanusiaan, Mida menerabas sekat-sekat perbedaan, demi perjuangkan berdirinya gereja.

Wacana penghapusan kursi gubernur akan berdampak pada penghapusan lembaga setingkat, salah satunya DPRD provinsi.

Bhima menilai subsidi kendaraan listrik memang seharusnya dikasih ke transportasi umum bukan kendaraan listrik pribadi.

Riko menyayangkan pemerintah Indonesia masih belum optimal dalam penyediaan pangan, terutama beras.

Ketua Umum AMKI Sularto sepakat revisi UU Perkoperasian harus dilakukan dan penguatan pengawasan.