Indeks Current Issue

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengkritik mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar seperti RDF.

Penetapan darurat sipil dinilai bakal semakin meningkatkan intensitas konflik, karena hal itu bagian dari pendekatan keamanan.

Aksi mendukung tokoh populer daripada membangun koalisi dinilai lebih efektif karena figur yang dipilih publik, bukan koalisi.

Dua kasus baru ini muncul tak sampai tiga bulan usai Menkes Budi mengumumkan gelombang kasus gangguan ginjal telah selesai.

AZWI mengkritik keras penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar pembuatan tahu.

Kebijakan Kemendag menarik penjualan MinyaKita secara online di e-commerce bisa membantu mengurangi pembelian berlebih.

Ahli pidana memprediksi vonis Ferdy Sambo, Richard, Kuat, Ricky akan lebih rendah, sedangkan Putri akan sama dengan tuntutan.

Upaya menggaet Golkar penting karena partai beringin itu adalah parpol berpengalaman dan punya pengaruh setiap gelaran pemilu.

Ade sebut media harus lebih independen menghadapi Pemilu 2024. Meski ia paham ada parpol berafiliasi dengan pemilik media.

Advokat PAHAM, Yohanis Mambrasar bilang, harus ada titik temu pemerintah dan aparat dengan kelompok pro kemerdekaan Papua.

Airlangga menegaskan program B35 tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak goreng kebutuhan konsumsi.

Aksi Partai Ummat dan PSI tidak lepas dari keinginan kedua parpol itu mendapatkan elektabilitas dari figur kandidat potensial.

Pencabutan status tersangka dan permintaan maaf tak cukup, tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Kunto sebut Golkar melirik Koalisi Perubahan karena mereka belum bisa mengusung Airlangga sebagai bakal capres-cawapres.

Pengisian kursi bintang 3 kali ini krusial. Sebab, mereka yang jadi bintang 3 berpotensi untuk menjadi pengganti Kapolri di 2024.

Wasisto menilai penting adanya fatwa yang mempertegas kembali sikap NU secara organisasi agar tidak terseret politik praktis.

Imam menilai potensi reshuffle akan semakin kuat jika Sri Mulyani akan menjadi Gubernur BI.

Sekjen FITRA melihat ada inkonsistensi dalam pernyataan Menpan-RB Anas. Hal ini rentan bikin bingung masyarakat.

Anggaran program bantuan sosial yang nilainya mencapai triliunan dinilai masih banyak catatan.

Potensi itu terjadi kalau politisasi identitas kembali dinarasikan misalnya nasionalis melawan religius.