Indeks Current Issue

Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.

Banyak jalan menuju roma. Pepatah ini diterapkan Khotib dkk yang rela menabung untuk berkurban.

IAKMI sebut keputusan menetapkan alokasi anggaran kesehatan berbasis program merupakan tindakan yang berisiko.

Pemprov DKI memang sudah menerapkan sejumlah kebijakan menangani kemacetan Jakarta. Sayangnya hal tersebut belum efektif.

Kapolri Sigit mengingatkan pembuatan SIM jangan dijadikan alat mempersulit pemohon dan malah menjadi sarana pungli.

ICW menilai kasus pungli di rutan KPK menunjukkan lemahnya integritas para pegawai KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri.

AHY mengakui hubungan Demokrat dan PDIP membeku dalam dua dasawarsa terakhir.

Ketua Cissrec Pratama Persadha sebut untuk memasang spyware ke ponsel target, Pegasus gunakan 2 metode yaitu zero-click dan one click.

Zaenur menilai Dewas KPK kerap tidak tegas dalam penegakan etik kepada pimpinan KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri.

Pemkot Jakbar saat ini tengah melakukan pendataan terhadap warga yang menghuni di Kampung Kolong Tol Angke 2.

Sejumlah nama disebut masuk radar bakal pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Siapa yang paling berpeluang?

Menurut politikus Partai Golkar, Meutya Hafid, partai ini mengubah citranya yang lekat dengan warisan Orde Baru agar bisa diterima pemilih muda Gen Z.

Menteri SYL sebut kedatangan dirinya ke KPK sebagai bentuk kooperatif. Ia mengaku akan hadir bila dipanggil di masa depan.

Kemendikbudristek tengah menyiapkan surat edaran untuk merespons polemik wisuda di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.

Lebih dari 10.000 kematian dan lebih dari 5.000 pasien rawat inap dikaitkan dengan polusi udara setiap tahunnya di Jakarta.

Ekonom dari Celios menyarankan sebaiknya pemerintah impor daging saja di momen-momen krusial, ketimbang sapi atau domba hidup.

Bhima mengatakan membaca data impor harus cermat dan detail. Dia meminta, data impor tidak hanya dibaca dari judul saja.

Aturan EUDR oleh Uni Eropa dinilai diskriminatif. Hal itu bisa menghambat perdagangan ekspor Indonesia ke Eropa.

Tudingan Denny Indrayana sempat menuai polemik karena dianggap “mendiskreditkan” hakim MK sebagai penjaga muruah konstitusi.

Jika ingin mengurangi polusi udara, Pemprov DKI Jakarta disarankan menangani mulai dari sumbernya.