Indeks Current Issue

Aksi tembak mati mungkin bisa membuat pelaku tak mengulanginya. Namun kecil sekali kemungkinan mengurangi kemunculan pelaku kejahatan baru.

MTI menyarangkan Pemprov DKI lebih baik menggencarkan penggunaan transportasi umum yang didukung oleh AI.

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati melihat hubungan mesra PDIP-Demokrat hanya sementara dan tidak berpengaruh pada pencapresan Anies Baswedan.

Pemerintah dinilai perlu melakukan edukasi, terutama kepada tokoh masyarakat agar tidak mengonsumsi daging sembarangan.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid membagikan strategi PKB menggaet pemilih Gen Z melalui jaringan pesantren dan kaderisasi ala Gus Dur.

RUU Kesehatan yang disahkan DPR menuai polemik. Organisasi profesi ancam mogok nasional hingga ajukan JR ke MK.

Adi Prayitno menilai akan ada manuver luar biasa dari PKB bila Prabowo tak memilih Cak Imin sebagai cawapres.

Biaya QRIS 0,3 persen yang dikenakan dinilai akan memberatkan pedagang, apalagi UMKM.

Kepala daerah diminta mengevaluasi seluruh jajarannya perihal adanya polemik PPDB di sejumlah daerah.

Peneliti INDEF Nailul Huda menilai, pelatihan yang diberikan seharusnya mengarah pada tenaga kerja yang linier dengan kegiatan belajar formal.

Perpanjangan SIM dinilai harus tetap ada, tetapi dengan pengelolaan yang benar. Kalau perlu bahkan digratiskan.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira meminta pemerintah tidak terburu-buru melanjutkan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Prabowo dinilai sedang menjalankan strategi komunikasi politik untuk mendapatkan respons dan simpati publik.

Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.

Pembentukan Bursa Kripto di Indonesia dinilai bisa memfasilitasi serta dapat memberikan manfaat pada sektor keuangan.

Bahlil sebut langkah Indonesia terkait hilirisasi sudah tepat, sehingga tidak akan terpengaruh dengan pandangan-pandangan IMF.

Nugroho Setiawan sebut JIS memang perlu pembenahan. Tapi dia menolak istilah "renovasi" melainkan penyempurnaan.

Arsul menilai wajar kritik lewat penandaan di Google Maps. Ia mengingatkan artikulasi demokrasi beragam dan tak semua positif.

Zaenur berharap dengan penegakan zero tolerance, nama baik KPK akan pulih seiring waktu dan penegakan korupsi akan kembali tegas.

Pengakuan Negara atas hutan adat terbukti mampu memaksimalkan potensi serta memberi keleluasaan masyarakat adat memberdayakan alamnya.