Indeks Current Issue

Melebarnya ketimpangan ini dipengaruhi oleh kualitas pendapatan pada kelompok menengah ke bawah dan penciptaan lapangan kerja.

Manipulasi hasil suara pemilu banyak terjadi saat pergerakan suara dari TPS menuju lokasi rekapitulasi di kecamatan akibat lemahnya pengawasan.

Pembentukan lembaga pengawasan media sosial dinilai berbahaya lantaran mengancam kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan yang ingin menikah beda agama.

Pertemuan Prabowo dengan sejumlah mantan pendukung Jokowi dianggap sebagai bentuk mencari dukungan untuk Pilpres 2024.

Agar mencegah terulangnya KLB serupa, Instran memberikan beberapa evaluasi dan saran untuk manajemen JPL.

Arif Nurul Imam menilai PAN dan Golkar bisa merapat bila Erick Thohir yang jadi cawapres Prabowo.

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia tetap terjadi meski sudah ada UU PDP. Mengapa selalu berulang?

Komunikasi, pendistribusian hingga kesetaraan menjadi potensi masalah yang harus diantisipasi pemerintah bila ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

PSI kerap mendorong anak muda dan memberikan ruang agar terjun di politik guna memperbaiki sistem.

Pemerintah optimistis Tol Cisumdawu dinilai bisa menghidupkan kembali Bandara Kertajati, Majalengka.

Penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo dinilai sebagai sinyal kuat dukungan Jokowi ke Prabowo di 2024. Benarkah? 

Prabowo berpeluang dapat dukungan banyak parpol. Namun, ia diingatkan bahwa itu bukan jaminan menang.

Evaluasi secara komprehensif serta meninjau ulang sistem PPDB dinilai sangat penting dilakukan Kemdikbudristek.

Alvin menilai pemilihan Budi Arie adalah manuver Jokowi untuk menjaga situasi politik agar tetap stabil jelang Pemilu 2024.

TikTok Shop membantah adanya bisnis lintas batas (cross-border) di dalam platformnya.

Golkar di level DPD berusaha merapatkan barisan dan menegaskan tidak ada konsolidasi DPD menggalang dukungan Munaslub.

Manuver tiga elite Golkar terjadi di tengah desakan Dewan Pakar agar Airlangga segera menentukan capres yang akan diusung.

Ketua MLKI Engkus Ruswana sebut, jelang pemilu, kelompok minoritas semakin rentan dan harus menanggung beban diskriminasi lebih berat dari publik.

Timboel Siregar sebut sebaiknya memperbaiki masalah BPJS Kesehatan yang saat ini ada, daripada menghapus iuran.