tirto.id - Nyaris setahun bersama PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Partai Gerindra mulai mengepakkan sayap koalisinya ke sejumlah parpol. Satu demi satu mulai menyatakan hasrat untuk ikut bergabung: ada yang sepenuh hati, ada yang masih setengah hati dengan berbagai alasan.
Salah satu yang memantapkan hati untuk ikut bergabung adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Parpol yang dinakhodai Yusril Ihza Mahendra ini mantap menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi bakal capres di Pilpres 2024. Mereka menyatakan dukungan dalam momen Harlah PBB ke-25, dan menjadi ajang deklarasi ke Prabowo secara resmi.
Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor mengungkapkan, selain mendukung Prabowo, pihaknya juga akan mengajukan nama Yusril untuk menjadi cawapres dalam koalisi tersebut. Meski demikian, PBB cukup tahu diri untuk menyerahkan nama tersebut tanpa harus memaksakan.
“Memang kami menawarkan Prof Yusril untuk menjadi cawapres. Tapi semua kami serahkan ke Pak Prabowo," kata Afriansyah Noor saat dihubungi Tirto pada Senin (17/7/2023).
Di sisi lain, partai non-parlemen lainnya ada juga yang memberi sinyal untuk ikut jejak PBB mendukung Prabowo. Misalnya Partai Gelora yang sempat disebut oleh Sekjen DPP PKB, Syaiful Huda mulai menunjukkan sinyal dukungan.
Namun saat isu tersebut dikonfirmasi ke Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dia tidak memberi jawaban pasti. Hanya meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi.
“Pasti akan ada pernyataan resmi yang kami buat,” kata Fahri Hamzah.
Selain itu, terdapat juga partai yang belum memantapkan diri untuk mendorong Prabowo. Alasannya ada karena menunggu tawaran agar jagoan politik mereka bisa menjadi cawapres Prabowo seperti PAN yang mendorong Erick Thohir ataupun Golkar yang mendorong Airlangga Hartarto.
Ada juga partai yang masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo, sebut saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Walaupun dalam beberapa kesempatan, Jokowi sering menunjukkan sinyal dukungan ke Prabowo, tapi PSI tidak mau terburu-buru.
“Untuk sikap resmi PSI, Pak Jokowi sudah mengingatkan kepada semua pihak untuk jangan grusa-grusu, jadi kami masih menunggu arahan dari beliau. PSI selalu tegak lurus pada Pak Jokowi, karena untuk PSI, Pak Jokowi adalah kompas moral politik Indonesia saat ini,” kata Juru Bicara PSI, Sigit Widodo.
Melihat sejumlah dukungan dari partai politik, baik yang ada di dalam maupun luar parlemen, pihak Gerindra meyakini hal itu adalah persoalan waktu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, komunikasi politik ke semua partai sudah dibangun.
“Kami mendengar juga kemudian menerima aspirasi beberapa teman dari partai politik yang menyatakan dukungannya bahkan akan melakukan deklarasi ke Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Untuk mengenai teknis dan lain-lain, saya pikir nanti kita serahkan kepada masing-masing partai politik untuk melaksanakannya," kata Dasco.
Ragam Respons Partai Koalisi Lawan Prabowo
Meski koalisi pendukung Prabowo berpotensi didukung oleh banyak partai, tapi hal itu tak membuat koalisi lawan menjadi patah semangat. PPP yang menjadi bagian dari partai pendukung Ganjar Pranowo melihat hal itu sebagai hal biasa.
Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono menyebut dalam proses pemenangan Pilpres 2024, hal paling utama yang ditekankan adalah strategi, bukan sekadar jumlah dukungan partai.
“Seperti yang kita lakukan hari ini, melatih juru kampanye tim pemenangan Ganjar Pranowo adalah salah satu bentuk tindakan khusus dan strategis. Sejak PPP mengikatkan diri dengan PDI Perjuangan, kemudian ditambah ada Perindo dan Hanura, kami menjadi satu napas dan kita terus berkomunikasi secara intens," kata Mardiono.
Politikus PDIP, Aria Bima juga tak ambil pusing dengan posisi koalisi Prabowo yang gemuk dan berpotensi diisi oleh banyak partai. Lebih banyak dari partai pendukung Ganjar. Menurut Aria, perihal dukungan politik masih berpotensi besar berubah seiring waktu menuju pendaftaran capres dan cawapres hingga Oktober mendatang.
“Karena berkaca dari koalisi yang sudah dibentuk kemarin-kemarin tidak pernah mengkristalkan pada kandidat. Seperti KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), kemudian ada Gerindra dan PKB yang mau ada deklarasi juga tidak dilakukan, sempat mau ada koalisi besar ternyata juga belum ada keputusan," kata Aria Bima.
Aria Bima mengungkapkan, partainya tidak berpuas diri dengan jumlah partai koalisi yang ada saat ini. PDIP dan partai koalisi lainnya proaktif mengajak partai lain untuk ikut bergabung, sama-sama mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Termasuk partai-partai yang saat ini sudah tergabung dalam koalisi politik. Seperti pendekatan PDIP ke PKB dan Demokrat.
"Faktanya kerja sama atau koalisi itu sudah permanen. Untuk saat ini kami melihatnya masih dinamis, termasuk Gerindra dan PKB. Karena beberapa kali Sekjen PDIP dan Ketua Umum PKB sering komunikasi, dan juga komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto," ujarnya.
Sebaliknya, Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem, Harmawi Taslim melihat apa yang dilakukan Gerindra sudah tepat. Dengan koalisi gemuk Gerindra, maka potensi terbentuknya tiga capres dan cawapres akan semakin besar. Hal itulah yang diharapkan oleh partai-partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan.
“Hal ini semakin menguatkan prediksi bahwa pilpres akan diikuti oleh 3 pasang. Dengan demikian, proses demokratisasi politik Indonesia semakin mengembirakan," kata Hermawi Taslim.
Koalisi Gemuk Bukan Jaminan Kemenangan Pilpres
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan, ada sejumlah sisi positif dan negatif dari koalisi gemuk yang hendak dibangun oleh Gerindra demi memenangkan Prabowo Subianto. Seperti basis konstituen pemilihnya yang kian beragam akan menjadi kekuatan bagi pemenangan Prabowo.
Namun tak dapat dipungkiri, para partai kecil terutama dari kalangan non-parlemen akan semakin terpinggirkan dengan keberadaan mereka di koalisi Prabowo. Sehingga mereka semakin terpinggirkan dengan partai besar lain yang telah mapan di Senayan.
"Sisi plusnya, koalisi ini dapat menarik pemilih konstituennya dari berbagai macam latar belakang menjadi pemilih loyal bagi kandidat tersebut. Sisi minusnya, potensi dominasi para parpol besar atas partai non parlemen dalam tubuh koalisi," kata Wasisto.
Wasisto juga meminta para politikus tim pemenangan Prabowo untuk berkaca pada Pilpres 2014. Sebab saat itu, Prabowo kalah dari Jokowi dan Jusuf Kalla. Padahal secara dukungan partai politik, Prabowo lebih mumpuni.
" Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta itu kalah dengan koalisi Indonesia Hebat yang notabene jumlah partainya sedikit," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menambahkan, dukungan partai politik ke Prabowo atau capres lainnya masih bersifat semu. Karena semua keputusan masih bisa berubah di detik akhir jelang pendaftaran capres. Oleh karenanya, Adi menyebut, Prabowo tidak bisa langsung berbesar hati dan harus bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.
“Saat ini proses lobi dan negosiasi masih terus berlangsung. Bahkan saat detik-detik penutupan pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Oleh karenanya, Prabowo harus bersiap. Seperti Golkar kalau Airlangga bukan cawapresnya bisa pergi dia, atau PAN akan berkoalisi dengan partai manapun asal Erick Thohir cawapresnya," kata Adi Prayitno.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
