Di Balik Pemilihan Budi Arie: Jokowi Mulai Tinggalkan Parpol?

tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) definitif. Budi menggantikan Johnny G. Plate, eks Sekjen Partai Nasdem yang menjadi pesakitan dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Selain melantik Budi Arie –ketua umum DPP Pro Jokowi atau Projo--, Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Nezar adalah staf khusus menteri BUMN dan eks anggota Dewan Pers.

Penunjukan Budi Arie ini tentu membuat publik bertanya: mengapa pos menteri “jatah” Partai Nasdem diberikan ke bekas relawan Jokowi di Pilpres 2019? Nasdem merupakan salah satu parpol pengusung Jokowi yang belakangan mendaulat Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024.

Jokowi pun menjelaskan alasan dirinya memilih Budi Arie sebagai menkominfo. Pertama, Jokowi ingin agar proyek BTS 4G Kominfo tetap berjalan. “Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai, ini yang saya nggak mau," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Kedua, Jokowi ingin ada kecepatan adaptasi dunia teknologi. Ia beralasan, perkembangan dunia saat ini terpengaruh oleh teknologi informasi dan komunikasi (ICT), seperti masalah kedaulatan data pribadi, artificial inteligence, frekuensi hingga satelit.

Jokowi juga tidak hanya memilih menteri dan wamen, tetapi juga akan membentuk satgas demi mengejar percepatan tersebut. “Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali, ada satgasnya juga nanti," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menjawab alasan pemilihan menteri non-parpol. Ia ingin agar semua dapat bekerja cepat. Namun, ia enggan menjawab spesifik apakah ada komunikasi dengan Nasdem untuk pengisian kursi menkominfo lantaran posisi itu sebelumnya dijabat kader Nasdem.

“Agar ini selesai dengan kecepatan,” kata Jokowi yang juga eks Wali Kota Solo itu.

Jokowi pun membuka peluang akan melakukan reshuffle lagi di masa depan bila dibutuhkan. “Ya bisa saja, prerogatif presiden,” kata Jokowi singkat.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan, dirinya akan mengikuti arahan Presiden Jokowi. Saat disinggung soal masalah pengawasan medsos, Budi mengaku akan mengambil sikap. Namun ia memastikan konten yang meresahkan akan diproses.

“Pokoknya konten-konten yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat harus kita eksekusi,” kata Budi Arie usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Budi Arie juga mengaku akan menindaklanjuti soal kampanye udara via media sosial. Ia mendorong agar konten pemilu masa depan tidak memicu perpecahan.

“Justru itu tugasnya adalah membangun narasi damai 2024, itu tugas bantu teman-teman semua ini ya kan? Kalau ada yang hoaks, adu domba sudah enggak usah dimuat. Cuekin saja," tutur Budi.

Dia menambahkan, “Kita ingin Indonesia ini sejuk 2024 menyatukan semua. Jangan sampai ada polarisasi dan hal-hal yang justru malah menimbulkan perpecahan antar anak bangsa.”

Budi juga mengaku bahwa pemilihan dirinya sebagai relawan adalah bentuk kepercayaan Jokowi pada kelompok relawan. Karena itu, ia berjanji tidak akan mengecewakan Jokowi.

“Ya kan membanggakan kepercayaan Pak Presiden kepada para relawan. [Kepercayaan] Pak Presiden ini tidak boleh kita kecewakan karena penting perform dan amanah," kata Budi.

Selain itu, Budi Arie memastikan bahwa ormas Projo –organisasi relawan yang selama ini dipimpinnya-- akan masih tetap ada. Ia menyerahkan masalah pilpres kepada Bendahara Projo, Panel Barus untuk mengurus hal tersebut. Akan tetapi, ia memastikan akan tetap berada di Projo.

“Masih, [jadi] ketua umum Projo. Cuma kami membentuk badan pemenangan pilpres nanti, Panel Barus sebagai ketua badan pemenangan pilpres Projo," kata Budi.

Upaya Jokowi Memperkuat Posisi Politiknya?

Pemilihan Budi Arie sebagai menkominfo tentu menarik dicermati mengingat posisi dia sebagai orang nomor satu di Projo. Apalagi Budi Arie sempat membubarkan Projo usai tidak mendapat “kue” kekuasaan pasca Pilpres 2019. Namun, keputusannya itu dianulir setelah Budi Arie ditunjuk sebagai wakil menteri desa.

Teranyar, Projo berhasil menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) bersama sejumlah ormas relawan Jokowi lainnya. Jokowi pun hadir dalam acara tersebut. Lantas, mengapa Jokowi 'berani' menempatkan relawan di pos jabatan menteri yang sejatinya adalah jatah parpol?

Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, penempatan Budi Arie tidak membuat partai diuntungkan atau dirugikan. Ia justru melihat Jokowi akan semakin kuat di pemerintahannya.

“Dengan memberikan ke relawan pendukungnya, paling tidak, tidak ada partai lain yang dirugikan atau diuntungkan. Ini keuntungan bagi Jokowi, untuk memperkuat organ-organ politik relawan dengan memberikan jatah menteri kepada ketua relawan," kata Arifki, Senin (17/7/2023).

Arifki juga menilai wajar bahwa Projo dapat kursi. Selain relawan paling kuat, kata dia, Projo adalah kelompok relawan yang paling identik dengan Jokowi, bahkan sudah hampir mendekati partai. Penempatan Budi Arie juga sinyal bahwa Jokowi ingin memperkuat kekuatan politiknya.

“Saya kira, Jokowi ingin memperkuat kekuatan politik sendiri. Kekuatan politik itu salah satunya dengan tidak bergantung dengan partai manapun atau posisi menkominfo cukup strategis bagi partai manapun. Posisi ini diambil Projo, bakal memperkuat narasi relawan secara politik," kata Arifki.

Arifki juga menilai, penempatan Budi Arie juga akan menyelesaikan sejumlah masalah, salah satunya soal dugaan kasus BTS Kominfo yang berkaitan dengan aliran dana partai. Penempatan Budi Arie akan bisa menjadi alasan untuk mencegah konflik kepentingan partai. Dengan demikian, Jokowi masih bisa mengontrol dampak buruk di tubuh Kementerian Kominfo.

Bagi Arifki, pemilihan Budi Arie adalah manuver positif di tengah isu soal aliran dana kasus BTS ke partai. “Saya pikir ini langkah positif. Karena nggak mungkin diserahkan ke kader partai lain. Kabarnya BTS ini juga melibatkan banyak partai. Selain itu, Jokowi ingin punya kendali dengan kekuatan politiknya, salah satunya dengan adanya relawan memegang posisi strategis,” kata Jokowi.

Analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin menilai, pemilihan Budi Arie adalah manuver Jokowi untuk menjaga situasi politik agar tetap stabil jelang Pemilu 2024.

“Reshuffle ini, kan, saya melihat tidak berusaha menyingkirkan Nasdem seperti itu, sehingga Jokowi masih berusaha menjaga kondusivitas dari tensi politik menuju ke 2024," kata Alvin, Senin (17/7/2023).

Alvin mengatakan, Jokowi tidak ingin bermusuhan dengan Surya Paloh lantaran kursi itu sebelumnya jatah Nasdem. Di sisi lain, Jokowi juga ogah 'berhadapan' dengan Megawati yang merupakan Ketua Umum PDIP, partai asal Jokowi.

Menurut dia, eks Gubernur DKI Jakarta itu sadar bahwa pro-kontra akan muncul dalam penempatan pejabat, apalagi jelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, Jokowi memilih orang kepercayaan demi menjaga situasi politik kondusif.

“Jadi ini bukan masalah perebutan kekuasaan atau perebutan kursi, tapi ini sebaiknya memang untuk mempersiapkan akhir dari masa jabatan Jokowi dengan lebih baik dengan memilih orang yang tepat," kata Alvin.

Di sisi lain, kata dia, alasan pemilihan Budi Arie juga tidak lepas dari sinyal Jokowi menjunjung meritokrasi. Jokowi memberikan kursi menteri kepada Budi Arie menandakan eks Walikota Solo itu menghargai gerakan relawan yang ada di akar rumput.

Selain itu, kata dia, Jokowi sedang memberi sinyal bahwa capres ke depan juga perlu mempertimbangkan peran relawan karena posisi menkominfo adalah posisi strategis.

“Berarti ini Jokowi itu ingin memberikan pesan juga secara tersirat kepada para kandidat-kandidat capres yang nantinya berkompetisi bahwa jangan menomorduakan relawan. Jangan terlalu berfokus pada kekuatan politik dari partai saja, tapi juga bisa melihat dari sisi lain yaitu para relawan seperti itu," kata Alvin.

Alvin pun melihat Jokowi ingin memberikan kesempatan lebih pada Budi Arie sebagai pemain pengganti. Ia pun yakin Jokowi memberikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Budi Arie. Ia juga tidak memungkiri Jokowi akan reshuffle lagi di masa depan sesuai dinamika yang terjadi.

“Semua probabilitas itu masih akan terbuka dan bisa saja terjadi, karena sulit menebak Jokowi. Tentunya reshuffle terjadi karena ada pra-kondisi sebelumnya. Jadi tidak mungkin terjadi tiba-tiba,” kata Alvin.