Penunjukan Budi Arie jadi Menteri: Sinyal Jokowi Dukung Prabowo?

tirto.id - Penunjukan Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) –relawan pemenangan Jokowi-Mafurf--, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memunculkan sejumlah spekulasi. Salah satunya dianggap sebagai “sinyal kuat” Jokowi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Prabowo memang menjadi salah satu kandidat yang muncul dalam Musyawarah Rakyat (Musra) yang dirilis beberapa waktu lalu. Musra yang digagas para relawan Jokowi –termasuk Projo—merekomendasikan tiga nama ke Jokowi, yaitu: Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto.

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, penunjukkan Budi Arie sebagai pengganti Johnny G. Plate yang berasal dari Partai Nasdem bukan sekadar sinyal Jokowi mendukung Prabowo. Namun, petunjuk kuat dukungan Jokowi kepada mantan rivalnya di 2014 dan 2019 sebagai kandidat capres pada Pilpres 2024.

“Ini bukan lagi sinyal, tetapi menjadi petunjuk kuat bahwa dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo semakin terlihat," kata Noel saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (18/7/2023).

Noel mengklaim, sejumlah sukarelawan Jokowi yang saat ini mendukung Ganjar pun mulai 'galau'. Sebab, komunikasi dan sikap Ganjar kepada sukarelawan kurang baik.

“Kemudian PDIP juga tidak ramah terhadap relawan. Itu menjadi pertimbangan tersendiri di pendukung Jokowi, itu pertanda," ucap Noel.

Ia mengatakan, Jokowi menyakini Prabowo sosok yang bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukannya. Menurut Noel, Jokowi kurang yakin dengan Ganjar Pranowo yang juga maju pada Pilpres 2024.

“Ada kesesuaian legacy yang diyakinkan Jokowi bisa dikerjakan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sangat punya loyalitas, totalitas. Kalau Ganjar saya gak punya keyakinan dan itu juga Pak Jokowi menyakinkan itu karena Ganjar sosok yang tidak bisa diandalkan dalam mengawal semua kebijakan. Karena Ganjar hobinya bikin konten dan joget-joget," kata Noel.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman memilih enggan berspekulasi terlalu jauh ihwal penunjukkan Budi Arie sebagai sinyal kuat Jokowi mendukung Prabowo. Namun, ia tak menampik bahwa Budi Arie sangat dekat dengan Prabowo.

“[Budi Arie] cukup dekat dengan Pak Prabowo. Kami juga menilai demikian, apakah ini sinyal dungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, kami persilakan publik menilai," kata Habiburokhman saat dihubungi reporter Tirto.

Lebih lanjut, ia menilai, Budi Arie merupakan sosok yang profesional dan memiliki kapasitas untuk menduduki kursi menkominfo. Sebab, Budi dinilai memiliki segudang pengalaman, salah satunya mantan wartawan.

"Beliau [Budi Arie] mantan wartawan dan beberapa media besar, sehingga kalau kerja di bidang komunikasi, memang job beliau. Hal lain lebih penting adalah beliau loyalis Pak Jokowi," ucap Habiburokhman.

Di sisi lain, ia mengatakan, penunjukan Budi Arie karena Jokowi ingin pemerintahannya berjalan efektif di sisa waktu masa jabatannya.

“Pak Jokowi ingin sisa waktu pemerintahan bisa berjalan maksimal dan kinerja pemerintahan efektif dan semua target-target bisa tercapai," tutur Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani memilih enggan berspekulasi perihal sinyal Jokowi kepada Prabowo lewat penunjukkan Budi Arie sebagai menkominfo. PPP adalah salah satu parpol koalisi pemerintah yang telah mendeklarasikan Ganjar sebagai penerus Jokowi.

“Nah kalau itu gak usah dibuat spekulasi. Yang jelas Jokowi, saya lihat memang menerapkan prinsip equal treatment baik kepada Prabowo maupun Ganjar Pranowo," kata Arsul kepada Tirto, Selasa (18/7/2023).

Ia meminta semua pihak agar memberi waktu 100 hari pertama sejak dilantik sebagaimana biasanya untuk mengukur kapabilitas seorang pejabat pemerintahan level anggota kabinet. “Sebaiknya kita jangan buru-buru meragukan kemampuannya. Bisa jadi orang yang tadinya kita ‘under-estimate,’ tapi ternyata bisa bekerja dengan baik," kata Arsul.

Isyarat Dukungan Jokowi ke Prabowo?

Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, penunjukan Budi Arie sebagai menkominfo menandakan Jokowi secara teran-terangan mengurangi satu jatah menteri dari Nasdem.

“Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," kata Khoirul kepada reporter Tirto.

Khoirul mengatakan, diberinya porsi besar bagi Budi Arie selaku Ketum Projo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan sukarelawannya yang sempat aktif menjalankan Musra selama setahun lalu.

Padahal, kata dia, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai "hanya sempalan kecil" dari jaringan sukarelawan Jokowi, yang hingga kini tidak terdaftar sebagai bagian dari sukarelawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan belakangan ini, Projo sering menujukkan kedekatannya dengan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Hal itu, kata Khoirul, dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20%, disusul Ganjar 19%, dan Airlangga Hartarto 12,5%. Artinya, konsolidasi mesin politik sukarelawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi.

“Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo,” ucap Khoirul.

Di sisi lain, menurut Khoirul, dipertegas lagi dengan pernyataan Jokowi di hadapan jaringan sukarelawannya di Bogor akhir pekan kemarin, yang meminta agar mereka tidak banyak bergerak dulu mengingat "koalisi belum pasti.”

“Statement itu seolah menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang," kata dia.

Menurutnya, keuntungan tambahan memilih Ketum Projo selain untuk mengakomodir sukarelawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia. Sehingga, kata dia, orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024.

“Stabilitas tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada,” tutur Khoirul.

Sebaliknya, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, penunjukan Budi Arie sebagai menteri bukan sinyal dukungan kepada Prabowo. “Saya lebih melihat bahwa perlunya variasi latar belakang menteri yang tidak selalu didominasi oleh politisi dan teknokrat," tutur Wasisto kepada Tirto.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi menyampaikan akan bersikap netral dalam urusan politik kendati masih menjabat ketum Projo. Menurut dia, sikap netral diperlukan karena dirinya mengisi jabatan publik.

“Lho kita ikuti instruksi presiden, kalau presiden netral ya kita netral," kata Budi saat jumpa pers di kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Budi Arie menegaskan tidak akan mencampuradukkan urusan politik dengan jabatan yang diemban saat ini. "Kalau soal politik saya jawab gini: Kita fokus kerja. Kita fokus kerja, karena Pak Presiden bilang kita fokus kerja saja," jelasnya.

Budi Arie menambahkan, urusan politik Projo akan dikomandoi Panel Barus di Badan Pemenangan Pilpres 2024. “Soal copras-capres nanti saja, biarin. Sudah ada yang ngurus itu. Tugas kita adalah fokus kerja menyelesaikan apa yang bisa dikerjakan," tegas Budi.