tirto.id - Gunung Kidul, salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sorotan setelah ada warga meninggal dan puluhan sakit akibat kasus Antraks. Penyebabnya diduga karena mereka mengonsumsi sapi mati. Belakangan, hal ini dikaitkan dengan tradisi Mbrandu, yakni kebiasaan warga menyembelih hewan ternak yang sudah mati, lalu membagi-bagikannya secara gratis.
Kasus tersebut bukan yang pertama, melainkan juga pernah terjadi pada 2019. Salah satunya terjadi di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo. Pemkab Gunung Kidul mencatat, pada 2019-2020, Anthrax terjadi di Kalurahan Gombang, Kecamatan Ponjong Ponjong. Pada 2022, kasus Antraks terjadi juga di Kalurahan Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari. Terbaru, yakni 2023, kasus Antraks terjadi di Padukuhan Jati, Desa Candirejo.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Gunung Kidul, Sidiq Hery Sukoco mengatakan, satu warga meninggal dengan status positif menderita Antraks setelah menerima hasil pemeriksaan laboratorium RSUP dr Sardjito. Sementara dua warga lainnya disebut mengonsumsi daging hewan terpapar Antraks, tetapi tidak menjalani pemeriksaan.
“Satu yang meninggal karena Antraks ini berasal dari Pedukuhan Jati, Kalurahan Candirejo. Yang bersangkutan dirawat di RSUP dr. Sardjito pada 1 Juni dan meninggal dunia 3 hari setelahnya," kata dia.
Setelah ada yang meninggal, Dinkes Gunung Kidul menerjunkan tim untuk penelusuran ke seluruh warga di Jati. Hasilnya sebanyak 87 warga Jati berstatus seropositif Antraks. Seropositif ini artinya warga tersebut pernah terpapar Antraks, tapi gejala klinisnya tidak terlihat.
Menurut dia, mereka berpeluang untuk sembuh karena di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi. “87 warga ini tidak bergejala, sudah kami berikan pengobatan juga," kata Hery.
Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto juga memastikan hanya satu warga yang positif Antraks meninggal dunia. Sementara dua yang lainnya meninggal tidak diperiksa terkait Antraks.
Dia mengatakan, laporan pertama yang masuk mengenai matinya sapi pada 2 Juni 2023. Lalu penelusuran dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Kesehatan Gunung Kidul.
Tak Lepas dari Tradisi Mbrandu
Kasus yang terjadi di Gunung Kidul ini akhirnya mendapat perhatian dari instansi terkait di tingkat pusat. Kementerian Pertanian misalnya, menilai peningkatan kasus Antraks di Gunung Kidul tidak lepas dari tradisi Mbrandu.
“Ini adalah yang paling meningkatkan faktor risiko terjadinya kasus Antraks,” kata Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zaenuddin dalam konferensi pers daring yang diikuti reporter Tirto, Kamis (6/7/2023).
Nuryani mengatakan, daerah Gunung Kidul sudah masuk kategori wilayah endemis Antraks. Ia mengingatkan bahwa daerah yang tidak lepas dari spora dan bakter Antraks sulit lepas dari penyakit tersebut.
Ia menambahkan, Antraks dapat dikendalikan dengan program vaksinasi hewan ternak yang telah berjalan puluhan tahun yang dilakukan pemerintah. Kemudian dengan kontrol lalu lintas hewan dari suatu daerah yang teridentifikasi Antraks, agar tidak menyebar ke daerah lain. Sayangnya, masih ada persepsi yang membuat masyarakat jarang melaporkan kasus kematian hewan ternak di daerahnya.
“Jika ada kematian (hewan ternak) suatu daerah, biasanya tidak mau dilaporkan sehingga terjadi panic buying. Dan akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain,” ungkap Nuryani.
Nuryani menekankan, keterbukaan informasi menjadi penting dalam penanganan dan pencegahan Antraks karena akan memudahkan penelusuran. “Seharusnya dilaporkan saat ternak itu sudah mati, sehingga bisa dilakukan penelusuran,” kata dia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto juga menilai, kasus pemberantasan Antraks di Gunung Kidul, harus diikuti dengan peningkatan ekonomi dan edukasi publik. “Sosialisasi dan yang terpenting adalah terjun ke lapangan lebih sering. Tidak hanya saat kasus ini ada lantas jadi heboh dan nanti hilang,” kata Edy dalam keterangan tertulis.
Edy menilai, jaring pengaman sosial seperti BPJS Kesehatan bisa menjadi alat untuk mencegah publik jatuh ke jurang kemiskinan. Ia menyebut, tradisi Mbrandu adalah tradisi yang menjadi simbol ketimpangan ekonomi dan edukasi publik.
“Jika masyarakatnya mampu dan mengetahui bahwa Antraks itu berbahaya, pasti tidak ada tradisi itu sampai sekarang. Mereka akan milih makan daging dari pasar atau tempat pemotongan hewan yang lebih sehat,” katanya.
Apalagi, kata Edy, kejadian Antraks di Gunung Kidul bukan pertama kali terjadi. “Seharusnya dari kasus yang muncul [pertama], ada sesuatu yang dipetik. Misalnya bagaimana perawatan bangkai hewan yang mati karena Antraks,” tutur Edy.
Edy menekankan penanganan dari sisi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelesaian kasus Antraks ini. Akan tetapi, aksi ini memerlukan kerja sama antara Kemenkes dan Kementerian Pertanian. “Tidak boleh ada ego sektoral. Harus ditangani bareng,” ujar Edy.
Pemerintah daerah pun berusaha menangani kasus Antraks dengan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberian kompensasi bagi petani dan hewan ternak yang mati akibat Anthraks sebagai solusi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunung Kidul, Wibawanti Wulandari mengatakan, pemkab berupaya menekan kasus Antraks dari sisi regulasi.
"Kami menyiapkan rancangan perda yang mengatur kompensasi berupa pembelian ternak milik warga yang sakit oleh pemerintah," kata Wibawanti di Gunung Kidul seperti dikutip Antara, Selasa (11/7/2023).
Pemkab Gunungkidul melalui Bagian Hukum dan DPKH sedang membahas rancangan perda tersebut. Wibawanti mengatakan, perlu ada kesiapan dari sisi anggaran saat hendak memberikan kompensasi bagi peternak.
Menurut dia, pembelian ternak yang sakit milik warga setidaknya harus sesuai nilai ternak tersebut. "Kami selalu mengupayakan usulan pemberian kompensasi ini," tambahnya.
Anggota DPRD Gunung Kidul, Ery Agustin sepakat bahwa keberadaan raperda tersebut mendesak. Akan tetapi, Ery meminta agar pemerintah tetap berhitung masalah anggarannya.
“Kami minta Pemkab Gunung Kidul sudah memperhitungkan juga dari sisi anggaran dampak diberlakukannya perda, sehingga tidak menyebabkan masalah baru di kemudian hari," kata Ery Agustin.
Bukan Melarang Tradisi Mbranu, tapi Edukasi Masyarakat
Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rochadi menilai, pemerintah tidak seharusnya menghapus tradisi Mbranu untuk memberantas penyebaran penyakit Antraks. Sebaliknya, kata dia, pemerintah seharusnya melakukan edukasi, terutama kepada tokoh masyarakat agar tidak mengonsumsi daging sembarangan.
“Mbranu sebenarnya bukan tradisi makan bangkai, Mbranu itu tradisi makan daging bersama-sama, jadi yang harus diedukasi daging seperti apa yang layak dikonsumsi, karena itu harus ada edukasi ke tokoh-tokoh spiritual bahwa sekarang ini tidak semua daging itu layak untuk dikonsumsi," kata Sigit pada Selasa (11/7/2023).
Sigit mengingatkan, tradisi Mbrandu muncul dari bagaimana publik melihat daging adalah benda yang berharga bagi masyarakat tidak mampu. Masyarakat tidak mampu mengambil daging hewan yang sudah mati dan dikubur itu untuk bisa disantap dan tidak.
"Tradisi itu sebenarnya bukan hanya menyangkut pada hewan-hewan besar, tapi juga binatang-binatang yang kelompok masyarakat kelas bawah ini percaya ini tidak berbahaya. Jadi kenapa nggak berbahaya? Karena belum bau. Selama itu belum bau mereka masih berani untuk mengonsumsi itu," kata Sigit.
Sigit mengatakan, hewan tersebut bisa ayam maupun sapi. Ia mencontohkan, ada ayam mati akibat diracun diambil beberapa bagian tubuhnya. Ia pun mengatakan bahwa kebiasaan tersebut akhirnya berlanjut bertahun-tahun sejak tahun 1960-an.
“Bahkan munculnya penyakit kuku, penyakit Antrkas, penyakit kutu tidak menyurutkan keberanian atau minat masyarakat miskin untuk mengonsumsi daging-daging itu," kata Sigit.
Sigit menilai, opsi untuk menghentikan penyebaran Antraks bukan berarti menghentikan kegiatan Mbrandu. Sepengetahuan Sigit, pemerintah memang melakukan sosialisasi untuk pencegahan, tetapi hanya bersifat umum.
Pemerintah, kata dia, seharusnya menggunakan tokoh masyarakat untuk mencegah perilaku tersebut. Ia beralasan, para tokoh masyarakat maupun tokoh spiritual lebih didengar daripada pejabat.
“Mestinya didekati, diyakinkan secara logika ditujukan ke tokoh-tokohnya disertai beberapa orang lapisan kedua dari komunitas itu untuk menjadi juru bicara kepada komunitasnya bahwa ini berbahaya, dampaknya seperti itu,” kata dia.
“Saya kira masyarakat miskin di sana tidak kenal apa itu Antraks, apa itu penyakit kuku, apa itu sebagainya gak kenal. Jadi yang mereka kenal itu hanya sejauh ini belum bau, belum busuk, itu mereka menyingkirkan usus besarnya itu, kemudian mereka masih berani mengonsumsi daging, apakah itu ayam, apa itu sapi atau kerbau," kata Sigit.
Oleh karena itu, Sigit mendorong agar pemerintah menguatkan pemahaman publik tanpa harus menghilangkan tradisi. Ia beralasan Mbrandu adalah tradisi positif karena meningkatkan interaksi masyarakat di lingkaran komunitasnya.
Sementara itu, akademisi dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir menilai, kejadian seperti Mbrandu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di China, India maupun Korea Selatan.
“Biasanya fenomena ini terjadi karena adanya kemiskinan akut di mana ada sekelompok warga yang begitu miskin, yang mencoba bertahan dengan mencari apa yang mereka bisa makan," kata Amir.
Di Korea Selatan, kata Amir, masyarakat ada yang memakan ikan basi. Fenomena ini lantas sempat ditindaklanjuti oleh pemerintah Korea Selatan, tetapi tetap menjadi budaya meski menjadi negara makmur.
Menurut Amir, fenomena Mbrandu di Gunung Kidul tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat di daerah itu. Ia pun menduga fenomena tersebut muncul akibat minim pemahaman soal kesehatan.
“Jadi ada faktor ketiadaan atau kurangnya pengetahuan tentang gizi dan tentang keselamatan makanan yang mereka konsumsi. Jadi 2 hal ini saya kira berkelindan antara pemahaman sangat kurang mengenai kesehatan dan kemiskinan yang akut yang akhirnya kemudian menormalisasi perilaku-perilaku yang dianggap sebagai budaya lokal," kata Amir.
Amir pun menilai, masalah isu Mbrandu dan pemberantasan Antraks hanya bisa diselesaikan dengan pemberantasan kemiskinan. “Kemiskinannya diberantas karena fenomena itu menempel di kondisi kemiskinan dan edukasi kesehatan,” kata Amir.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
