tirto.id - Polemik rencana penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) terus berlanjut usai pemerintah pusat ingin merenovasi agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U-17. Namun, stadion JIS yang diresmikan era Anies Baswedan itu dinilai belum memenuhi standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA.
Di tengah polemik tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS.
“Bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu. Apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat, kan, sekitar Rp4,4 triliun dari PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional] dan APBD DKI," kata Rio kepada wartawan pada 10 Juli 2023.
Apalagi, lanjut dia, perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold sebelumnya membantah kabar terlibat dalam pembangunan JIS.
Perusahaan asal Inggris itu menjelaskan, mereka pernah bekerja sama dengan Jakarta Konsultindo (Jakkon) pada 2018. Saat itu, Jakkon meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi.
Buro Happold membuat panduan desain dengan memperhatikan standar FIFA. Namun, Jakkon menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Menurut Buro Happold, desain itu tak sesuai panduan yang mereka buat.
Menurut Rio, pernyataan yang dikeluarkan oleh Buro Happold itu menunjukkan ada malapraktik dalam perencanaan dan pembangunan JIS.
“Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," ucapnya.
Perlukah Dibuat Pansus JIS?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Rani Mauliani menyatakan, mendukung usulan pembentukan Pansus JIS. Asalkan memang sifatnya urgen dan bukan untuk mencari-cari kesalahan yang bernuansa politis.
“DPRD DKI ini, kan, ada sembilan fraksi, apabila ada kesepakatan bersama untuk membentuk pansus JIS ya kenapa tidak kita dukung?" kata Rani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2023).
Rani menyatakan, semua fraksi terlibat saat proses perencanaan hingga pembangunan JIS. Sehingga, diperlukan evaluasi dalam berbagai aspek agar stadion tersebut bisa menjadi lebih baik.
“Kalau memang ada evaluasi dan perbaikan ke arah lebih baik, tentunya jelas perlu. Memang kita sama-sama tahu kalau JIS belum berdiri secara establish seperti halnya GBK yang dari segi usia juga sudah cukup lama," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Anggara Wicitra menyatakan, sebagai anggota legislatif yang memiliki fungsi pengawas, merupakan hal yang sah-sah saja jika dibentuk Pansus JIS. Mengingat pembangunan JIS menggunakan dana sebesar Rp4,4 triliun dari PEN dan APBD DKI.
“Karena kan pada hari ini ditemukan masih banyak masalah dan tidak sesuai uang segitu dan hasilnya tidak memuaskan," kata Anggara kepada Tirto, Kamis (13/7/2023).
Anggota Komisi E DPRD DKI itu menuturkan, memang sejak dilaunching pada Juni 2022, pembangunan JIS belum siap 100%. Masih terdapat fasilitas penunjang yang belum selesai. Apalagi pada saat laga Persija vs Chonburi FC, tim dari Thailand, di mana tembok pembatas suporter dengan lapangan roboh.
"Tapi mungkin karena secara politis perlu dilaunching karena kepentingan gubernur saat itu [Anies Baswedan]," ucapnya.
Meski saat ini pemerintah pusat sudah melakukan peninjauan dan memiliki rencana untuk revitalisasi stadion JIS, Anggara mengatakan, DPRD DKI juga harus ambil andil.
“Kalau saya lihat karena ini event kepentingan Indonesia, mungkin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah itu perlu dijalankan. Karena kita dikejar deadline waktu kan," kata dia.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PDI PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia mendukung terbentuknya Pansus JIS. Hal tersebut agar dapat mencari akar permasalahan polemik tersebut, termasuk bantahan dari Buro Happold.
“Dibentuk pansus untuk mencapai kebenaran tersebut agar tidak terjadi polemik yang tidak produktif. Sehingga kita akan fokus dalam konteks pembahasan persoalan JIS ini terang benderang," tutur Gembong di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Namun, ia meminta rencana pembentukan Pansus JIS tidak digiring secara politis. "Karena sebenarnya kalau mau ditilik secara detail, ini murni persoalan teknis, nggak ada persoalan politis,” ucapnya.
Menurutnya, pihak yang menggiring persoalan ini menjadi ranah politik adalah para pendukung Anies Baswedan. Mereka tidak terima warisan Anies dianggap tidak memenuhi standar FIFA dan bereaksi ketika JIS akan diperbaiki untuk kepentingan Piala Dunia U-17.
“Pernyataan yang disampaikan oleh timnya Pak Anies yang selalu bertolak belakang itu saja, dan seolah-olah ini adalah barang sakral yang tidak boleh tersentuh, barang yang sudah sangat sempurna," kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI, Mujiono mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu apa urgensi dari pembentukan Pansus JIS.
“Urgensinya di mana, sampaikan urgensi apakah ini, ini, ini, sudah layak dibentuk pansus. Apakah memenuhi persyaratan atau tidak? baru ngomongin setuju atau tidak," kata Mujiyono kepada Tirto, Kamis (13/7/2023).
Ketua Komisi A DPRD DKI itu menyatakan, usulan pembentukan pansus merupakan hak semua anggota legislatif DKI. "Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau memenuhi syarat dan gak ada politis, monggo," ucapnya.
Mujiono yang juga Ketua DPD Jakarta Partai Demokrat itu menjelaskan, jika pembentukan pansus tidak selalu negatif. Sebab, peran mereka untuk mencari tahu sesuatu hal yang dirasa tidak sesuai keinginan dari masyarakat.
“Kalau JIS kan dinilai tidak standar FIFA. Kalau memang dicari dan ditemukan sesuatu yang bermasalah, nanti kan ada solusinya," kata dia.
Sebaliknya, Fraksi PKS DPRD DKI menyatakan menolak usulan membentuk pansus demi menelusuri desain dan pembangunan JIS. Mereka menganggap pembentukan Pansus JIS tak diperlukan saat ini.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli menilai, informasi soal keterlibatan Buro Happold dalam perencanaan dan pembangunan JIS sudah jelas dari awal. Buro Happold disebutnya memang tak pernah dikatakan sebagai pembuat desain JIS.
“Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, emang sudah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra-putri Indonesia sendiri," kata Taufik saat dihubungi, Senin (10/7/2023).
Anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebut, Buro Happold hanya terlibat pembuatan panduan dan konsultasi mengenai sosial inklusif sekitar JIS. Olah karena itu, ia menganggap apa yang disampaikan konsultan stadion kelas dunia itu hanya penegasan semata.
"Jadi sebenarnya, dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi ke mana-mana, mereka juga jadi jengah," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengonfirmasi soal perencanaan dan pembangunan JIS yang disebut tak sesuai pedoman ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menyebut Buro Happold tak terlibat juga dalam urusan konstruksi stadion yang diresmikan era Anies tersebut.
"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau di-pansus-in apa lagi? Mau ditanya apa lagi," kata dia.
Harus Miliki Urgensi & Belum Ada Pengajuan
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, sejauh ini belum menerima surat permohonan pembuatan Pansus JIS dari anggota DPRD DKI. Termasuk Sekretaris Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo yang mewacanakan pembentukan pansus untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS.
“Saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Sampai hari ini saya juga nggak dapat surat itu juga gitu, apakah ini ada urgensinya?" kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/7/2023).
Politikus PDIP itu menegaskan, pembentukan pansus pembangunan JIS harus memiliki unsur kedaruratan. Lalu, saat ini persoalan JIS sudah ditangani pemerintah pusat. Ia juga mengatakan, urgensi JIS yaitu untuk kepentingan olahraga.
“Kita mau jadi tuan rumah piala dunia U-17. Selama untuk olahraga, saya akan mendukung pemerintah pusat," ujarnya.
Ia menjelaskan pansus dibentuk melalui rapat paripurna atas usulan dari anggota DPRD DKI setelah mendapat penerimaan dari badan musyawarah (Bamus). Kemudian pembentukan pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI. Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
Masa kerja pansus paling lama satu tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama enam bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. “Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD," ucapnya.
Selain itu, ia menuturkan, jumlah anggota pansus ditetapkan paling banyak 25 orang. Anggota pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
“Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus,” kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
