Indeks Current Issue

Wacana penerapan tarif angkutan umum sesuai status ekonomi dan KTP domisili penumpang dinilai sulit diimplementasikan dan kontraproduktif.

Dinas Pendidikan DKI akan terus memonitoring keamanan dan pengawasan satuan pendidikan di Jakarta, agar kejadian serupa tidak terulang.

Kampung Pelangi menyediakan program paket wisata bahagia. Pelancong tak sekadar rekreasi, melainkan sambil berkreasi.

KPK klaim tidak punya kepentingan politik dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementan yang ikut menyeret nama Mentan SYL.

Piter Abdullah menilai tidak ada dampak langsung terhadap APBN dari penjaminan yang dilakukan pemerintah.

Kunjungan Anies-Cak Imin ke Rizieq Shihab dapat diartikan sebagai upaya meraih pendukungnya. Manuver Cak Imin menguntungkan atau blunder?

Kemenkes menegaskan belum pernah ada laporan kasus Nipah di Indonesia. Namun, ia tak menampik potensi masuknya virus Nipah ke Indonesia.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono masuk usia pensiun pada akhir November 2023. Siapa kandidat yang berpotensi menggantikannya?

Bivitri catat ada 7 kali MK memutus model batasan usia pejabat sebagai open legal policy. Semestinya MK tak sulit memutus uji materi usia capres-cawapres.

Selain dukungan keluarga, tantangan juga datang dari pihak tenaga medis yang nampak belum satu suara dalam mencegah praktik sunat perempuan.

Peneliti PSHK, Rizky Argama mengingatkan, hakim MK usulan DPR bukan perpanjangan tangan legislatif. Arsul Sani jangan sampai diintervensi DPR.

Wahyudi mengatakan pembuatan stiker WA bergambar wajah seseorang cukup masuk pembahasan etis dan tidak etis, jangan ditarik ke pidana.

Saidiman mengatakan, Kaesang Pangarep akan membuat PSI punya modal politik lebih kuat untuk mengembangkan pengaruh ke pemilih muda.

Partai Buruh menjelaskan soal Indonesia dan mimpi negara kesejahteraan hingga upayanya agar mulus melenggang ke parlemen.

ASN dinilai memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari media sosial terkait informasi pemilu, selama mereka tidak bertindak aktif.

Pertemuan Puan Maharani dan Luhut kali ini terjadi di tengah mencuatnya isu menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2024.

Imam menilai kehadiran Kaesang Pangarep yang langsung sebagai ketua umum dapat dimaknai dua pesan, selain soal regenerasi PSI yang tidak optimal.

Duta, Yuli, dan Nur, mereka yang ditinggalkan orang terkasih usai gelaran Pemilu 2019 tetap berharap pemilu ke depan diselenggarakan lebih baik.

Jika merujuk Putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 yang diperbolehkan hanya kampanye di perguruan tinggi, di bawah itu, termasuk pesantren tidak boleh.

Sekjen PBB Afriansyah Noor justru bersyukur jika PA 212 tidak memilih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.