Indeks Calon Independen

KPU Kota Yogyakarta menetapkan sebanyak 26.374 dukungan yang harus dimiliki oleh pasangan calon perorangan atau independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 mendatang.

Garin Nugroho  mulai menyiapkan strategi untuk menggalang dukungan masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan katup pengaman. Hal tersebut sebagai alternatif apabila kandidat dari partai dinilai tidak sesuai harapan.

Komisi II DPR RI meminta masukan sejumlah akademisi terkait revisi UU Pilkada. Input dari kalangan akademisi sangat penting sebagai kajian sebelum pengambilan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tertulis. DPR sendiri menargetkan pengesahan revisi UU ini pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 April 2016.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung syarat calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 diperberat. Alasannya, partai politik juga dikenakan syarat 20 persen bila ingin mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang.

Majunya calon independen untuk turut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih enggan menyebut nama yang akan dicalonkan partainya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Partai besutan Megawati tersebut hanya menyebut akan mencalonkan kandidat yang memiliki kemampuan dan mau bekerja sama.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menekankan bahwa jalur independen adalah pintu lain bagi bakal calon yang tidak bisa mengakses partai politik untuk maju menjadi kepala daerah.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai calon yang maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur independen bisa berdampak kurang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Ahmad Atang pun sepakat jika syarat bagi calon independen lebih diperberat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ade Komaruddin menepis anggapan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjegal salah satu calon independen pada pilkada serentak 2017.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengusulkan agar para pemilih yang sudah menyatakan keinginannya mendukung calon kepala daerah dari jalur independen diberi stiker khusus.