Indeks Calon Independen

Gebrakan Jogja Independent (Joint) cukup membuat geger perpolitikan lokal Yogyakarta. Sayang, belakangan meredup. Sineas kenamaan Garin Nugroho yang keluar sebagai pemenang konvensi Joint, belum sanggup mendongkrak gerakan Joint menjadi masif dan membesar seperti Teman Ahok di Jakarta.

Garin Nugroho mencoba peruntungan baru merambah dunia politik. Sejauh ini, dia sukses menjadi calon Wali Kota Yogyakarta dari jalur independen setelah memenangkan konvensi yang digelar Joint. Namun, tantangan berat masih menghadang jalannya.

Dukungan dari warga Yogyakarta mengalir ke Joint dalam upaya mencari calon independen wali kota yang bakal diusung dalam Pilkada 2017. Sumbangan bervariasi, mulai dari sayur lodeh, gudeg, uang, hingga kopi KTP. Sayang, pengumpulan KTP masih jauh dari target yang ditetapkan UU Pilkada.

Warga Yogyakarta punya cara tersendiri untuk menyeleksi calon alternatif wali kota di luar calon-calon yang bakal diusung partai politik dalam perhelatan Pilkada Kota Yogyakarta, pada 2017. Muncul gerakan Jogja Independent atau Joint yang menyaring para tokoh melalui sistem konvensi untuk menjadi calon independen.

Relawan Ahok akan meminta para pendukungnya untuk libur sehari pada saat dilakukan verifikasi faktual dan menunggu kehadiran petugas dari KPU di rumah. Hal itu sebagai bentuk dukungan Relawan Ahok untuk mempermudah kerja KPU.

JPPR menilai teknis pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada rumit dan menyulitkan panitia pemungutan suara (PPS) sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan calon yang maju dari jalur perseorangan.

Salah satu tantangan utama calon independen adalah masalah administrasi. Berbeda dengan calon kepala daerah dari partai politik, calon independen harus mandiri dalam urusan administratif.

KPU Kota Yogyakarta menetapkan sebanyak 26.374 dukungan yang harus dimiliki oleh pasangan calon perorangan atau independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 mendatang.

Garin Nugroho  mulai menyiapkan strategi untuk menggalang dukungan masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan katup pengaman. Hal tersebut sebagai alternatif apabila kandidat dari partai dinilai tidak sesuai harapan.

Komisi II DPR RI meminta masukan sejumlah akademisi terkait revisi UU Pilkada. Input dari kalangan akademisi sangat penting sebagai kajian sebelum pengambilan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tertulis. DPR sendiri menargetkan pengesahan revisi UU ini pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 April 2016.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung syarat calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 diperberat. Alasannya, partai politik juga dikenakan syarat 20 persen bila ingin mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang.

Majunya calon independen untuk turut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih enggan menyebut nama yang akan dicalonkan partainya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Partai besutan Megawati tersebut hanya menyebut akan mencalonkan kandidat yang memiliki kemampuan dan mau bekerja sama.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menekankan bahwa jalur independen adalah pintu lain bagi bakal calon yang tidak bisa mengakses partai politik untuk maju menjadi kepala daerah.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai calon yang maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur independen bisa berdampak kurang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Ahmad Atang pun sepakat jika syarat bagi calon independen lebih diperberat.