Indeks Banggar Dpr Ri

Seluruh peserta rapat dari delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan setelah Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta persetujuan.

Dia menyebut kebutuhan subsidi LPG 3 kg sebenarnya bisa ditekan jika distribusi dilakukan secara tepat.

Menurut dia, yang seharusnya diperhatikan adalah bagaimana memastikan subsidi tepat sasaran.

Said menilai apabila pemerintah melakukan redenominasi rupiah tanpa persiapan teknis yang siap, maka akan berdampak besar terhadap inflasi.

Banggar DPR RI mengatakan uang yang masih ada di bank kemungkinan berasal dari program yang belum terlaksana oleh Pemda.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengusulkan agar kantin sekolah direhabilitasi untuk diubah menjadi dapur program MBG.

Banggar DPR memandang persoalan keracunan MBG bisa dievaluasi daripada harus menyetop program tersebut.

Dengan perubahan strategi ini, Said meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyusun peta jalan (road map) pengelolaan utang.

Kebijakan tersebut menurut Said sudah merujuk pada ketentuan Undang-Undang APBN 2025, pasal 31 ayat 2 dan 3.

Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat untuk menghapus sejumlah tunjangan bagi anggota dewan.

Di tahun depan pemerintah menargetkan pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPh) mencapai Rp1.209,36 triliun.

Saat ini, pagu indikatif Kemenko PMK untuk 2026 hanya sebesar Rp106,8 miliar.

Anggaran sebelumnya dinilai tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

Said Abdullah menilai sikap AS yang menaikkan tarif impor negara mereka sebagai upaya sewenang-wenang sebagai negara adidaya.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, terkesan dengan kinerja Sri Mulyani selama menjadi Menteri Keuangan.

Mengutip kalimat dalam bahasa Arab, Sri Mulyani mengatakan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menilai pemerintah bisa meningkatkan nilai mata uang rupiah lewat dongkrak kinerja ekspor dan investasi.

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Sidang Paripurna ke-21, Selasa (9/7/2024).

Aviliani mengatakan, dengan beratnya beban APBN 2205, maka tidak heran kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis dialokasikan bertahap Rp71 triliun.

Menurut Said, persoalan utama dari program MBG tersebut adalah Kementerian/Lembaga mana yang akan menjadi penanggung jawabnya.