Indeks Abu Sayyaf

Jubir Kemenlu mengatakan keberadaan empat belas WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di wilayah Filipina dalam keadaan selamat

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa peristiwa penyanderaan 14 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf adalah ancaman nyata bagi stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, Pemerintah Indonesia tegas menyikapi penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) untuk kedua kalinya oleh Kelompok Abu Sayyaf. Presiden telah menginstruksikan agar TNI mempersiapkan pasukan untuk dikerahkan.

Konsulat RI di Tawau menyatakan kesiapannya untuk membantu pemulangan lima warga negara Indonesia (WNI) yang berhasil diselamatkan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf ke Tanah Air.

Fadli Zon meminta pemerintah menerbitkan "travel warning" pada daerah-daerah tertentu yang rawan penyanderaan dan tindak terorisme. Langkah ini diambil untuk menghindari berulangnya kasus penyanderaan WNI.

Presiden Joko Widodo meminta menjajaki kerja sama patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di daerah rute perdagangan ketiga negara. Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk upaya pembebasan terhadap empat warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Belasan tentara Filipina kembali tewas karena serangan kelompok separatis Abu Sayyaf. Catatan buruk kekalahan militer Filipina pun semakin panjang. Setiap tanggal 9 April, Filipina memperingati hari libur nasional bertajuk The Day of Valor. Peringatan ini dilatarbelakangi jatuhnya Filipina ke tangan Jepang pada Perang Dunia 2.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada pimpinan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan juga pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan belum ada tawaran permintaan bantuan dari militer Filipina terkait pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Kendati demikian, Jenderal Gatot mengatakan pasukan TNI selalu siap bila dimintai bantuan.

Pemerintah Indonesia menyatakan kontak senjata antara pasukan militer Filipina dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, tidak terkait dengan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mahfudz Siddiq menilai opsi menggunakan kekuatan militer tidak memungkinkan diambil dalam rangka menyelamatkan sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah disarankan lebih baik mengambil jalur negosiasi.

Sejumlah 18 tentara pemerintah Filipina dan lima gerilyawan Abu Sayyaf tewas dalam tembak-menembak di wilayah Filipina Selatan.

Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Maria Lumen Isletta mengatakan bahwa usaha pembebasan sepuluh WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf masih berlangsung.

Tenggat uang tebusan yang disyaratkan kelompok militan Abu Sayyaf tinggal sehari lagi. Seperti diketahui, Abu Sayyaf dikabarkan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyampaikan proses upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

Lembaga International Conference of Islamic Scholar meminta pemimpin Moro National Liberation Front Nur Misuari agar membantu membebaskan Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Analis intelijen dan terorisme dari Indonesia Intelligence Institute Universitas Indonesia, Ridlwan Habib, menilai orang-orang seperti Umar Patek dan Nasir Abbas merupakan militan asal Indonesia yang dulu pernah berlatih militer di Filipina Selatan, sehingga mereka bisa dilibatkan sebagai negosiator dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mencari informasi tambahan dengan cara memantau alat komunikasi milik keluarga sepuluh korban anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.