tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai prasarana pengendalian banjir di ibu kota belum siap karena terhambat pembebasan lahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Jabodetabek pada 1 Januari 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peristiwa banjir di sejumlah lokasi di Jakarta merupakan kombinasi akibat curah hujan yang tinggi dan merata baik di hulu yaitu indikasi Pintu Katulampa Siaga 2 dan di hilir DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Penyebab lain adalah belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir, di mana sejak tahun 2017 belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena kendala pembebasan lahan," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Kamis (2/1/2020).
Basuki menjelaskan, daerah terdampak terparah di DKI Jakarta berada pada 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.
Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.
Pada keempat sungai tersebut, dilakukan upaya pengendalian banjir seperti, program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung sudah ditangani 16 km dari rencana keseluruhan 33 km.
Dari pengamatan pada Rabu, 1 Januari 2020 pukul 15.00 – 16.30 WIB, tampak bahwa area sekitar sungai yang telah dilakukan normalisasi sungai relatif aman.
Sedangkan pada area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi dalam kondisi tergenang banjir. Demikian halnya pada Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir.
Pada hulu Sungai Ciliwung, tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah diatas 90% dan progres fisik saat ini mendekati 45%. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.
Untuk percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
Sementara itu, untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz