Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) agar memperkuat koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai dirinya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Jumat (19/9/2025).
"Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program yang memang jadi bagian dari penyaluran bansos seperti permakanan untuk lansia terlantar di atas 75 tahun," katanya.
Ia memastikan bantuan sosial tidak akan dipangkas, justru diperluas bagi masyarakat yang benar-benar layak menerimanya. Kementerian Sosial akan menjalin koordinasi dengan Kemenkeu guna memperkuat berbagai program yang termasuk dalam skema penyaluran bansos.
Gus Ipul juga menyebutkan untuk program makanan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas. Termasuk juga program pemberdayaan yang menjadi atensi Presiden. Ia ingin KPM bansos tidak demotivasi.
"Kita ingin bansos dipahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami dapat arahan Presiden agar kita juga memperkuat pemberdayaan ini," kata Gus Ipul.
Mensos menerangkan bahwa penguatan program pemberdayaan akan membuka peluang adanya graduasi setiap tahun, yang mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat naik kelas secara terukur.
Program ini menyasar penerima bansos yang semula hanya bergantung pada bantuan, kemudian diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan baik dari Kemensos maupun kementerian lain di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Demi memperkokoh langkah tersebut, ia menegaskan perlunya penyesuaian anggaran serta konsultasi bersama Kemenkeu dan Bappenas.
"Kita belum sampai angka, tapi kami mohon arahan dan kami diminta kordinasi dengan Kemenkeu," katanya.
Ia menyampaikan bahwa Kemensos telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 12 juta KPM. Dari hasil verifikasi itu, tercatat sekitar 1,9 juta tidak memenuhi kriteria sehingga bantuannya akan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak.
"Untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin Presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK. Di sanalah kita menemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi main judol. Juga ada penerima bansos yang mengaku saat membuat rekening sebagai anggota DPRD, anggota DPR, anggota TNI, anggota Polri," katanya.
Ada KPM yang tidak memenuhi syarat, menurutnya, bahkan ada yang tercatat sebagai dokter maupun pegawai BUMN. Temuan tersebut kini ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, sebagian penerima juga terindikasi terlibat dalam praktik judi online, sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah mereka benar-benar terlibat atau hanya menjadi korban penyalahgunaan identitas.
"Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check, hasilnya akan kita lihat pads triwulan ke empat," katanya.
Adapun yang sudah dipastikan terlibat judi online, ia menegaskan tidak bisa menerima bansos. Sehingga, bansos hanya akan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang sempat menerima bansos dan tak lagi menerima tapi sangat membutuhkan harus reaktivasi.
"Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan dinsos setempat," katanya.
Ia menegaskan mereka yang masuk desil 1-2 tentu masih ada kesempatan untuk memperoleh bansos kembali dengan reaktivasi sebagai penerima bansos. Adapun, profesi yang tadi disebutkan dipastikan tak akan menerima bansos lagi.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
