Presiden Jokowi Beri Sejumlah Syarat Jika Anggaran Riset Mau Naik

Jokowi berkomitmen meningkatkan anggaran riset Indonesia, tapi ia memberikan sejumlah syarat.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 30 Jan 2020 17:39 WIB,

Diperbarui 31 Jan 2020 07:29 WIB

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.

tirto.id - Presiden Jokowi berkomitmen meningkatkan anggaran riset Indonesia. Namun, kenaikan anggaran harus bisa memberikan dampak bagi Indonesia.

Dalam rapat koordinasi nasional Kemenristek/BRIN di Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020), ia meminta Kemenristek/BRIN melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat peran BRIN bagi riset strategis bangsa.

Ia ingin BRIN mengagendakan riset strategi nasional yang bermanfaat bagi bangsa di masa depan. Ia juga mengatakan, pemerintah siap menambah anggaran selama tujuan riset jelas.

"Anggaran riset kita, litbang kalau kita gabung total Rp27,1 triliun. Ini angka yang besar. Duit gede. Meskipun masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu yang diselesaikan, sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik," kata Presiden Jokowi, Kamis.

Jokowi berjanji akan menambah anggaran bila penelitian saat ini bisa mengarah bagi kebutuhan bangsa. Ia pun berjanji menambah anggaran hingga empat kali lipat bila hasil riset bermanfaat bagi kebutuhan bangsa. Ia pun siap mengalokasikan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp419 triliun di tahun 2020 untuk riset.

"Kalau ini bisa dikonsolidasikan dan menghasilkan sesuatu, angka ini bisa lipat dua bisa lipat tiga bisa lipat empat," kata Jokowi.

"Begitu infrastruktur selesai, tak geser anggaran infrastruktur masuk ke sini. Kita harus mempersiapkan ini untuk masa depan bangsa," tutur Jokowi.

Jokowi mengakui angka riset Indonesia masih kalah dengan negara maju. Namun, nominal riset tidak lah menjadi masalah pemerintah. Asal, kata Jokowi, hasil riset bermanfaat bagi Indonesia.

"Urusan angka ini buat saya tidak sulit. Tapi saya pasti bertanya hasilnya apa," kata mantan Walikota Solo itu.

Terakhir, Jokowi ingin agar ada konsolidasi lembaga riset dan kerja sama di semua pihak. Ia ingin konsolidasi tidak hanya 329 lembaga riset milik negara, tetapi juga konsolidasi dengan periset swasta.

"Kita bisa berikan insentif kepada swasta bisa lewat super deduction tax. Apalagi saya lihat di Korsel, periset itu bekerja di perusahaan swasta," kata Jokowi.