Pramono Konsultasi ke KPK soal Rencana Bongkar Tiang Monorel

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK, Kamis (16/10/2025). Usai pertemuan, Pramono mengatakan audiensi ini membahas soal rencana pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini," kata Pramono kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Kata Pramono, dia telah mendapatkan arahan dari KPK terkait dengan permasalahan hukum proyek monorel tersebut. Dia menyebut, pihaknya juga telah mendapatkan surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta atas rencana pembongkaran ini.

"Dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati. Sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini," tuturnya.

Terlebih, kata Pramono, tiang monorel ini sering mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kemacetan. Dia berharap pada 2026, pembongkaran ini bisa dirampungkan.

Selain soal tiang monorel mangkrak, Pramono mengatakan, dalam audiensi, dia juga membahas persoalan tanah di Rumah Sakit Sumber Waras. Katanya, dia meminta arahan dari KPK agar lahan tersebut bisa digunakan kembali.

"Dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti. Tetapi ada satu hal yang kemudian secara lapangan karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di tahun 2014 sehingga dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ucapnya.

Kemudian, Pramono juga meminta kerja sama dengan KPK, dalam hal pencegahan korupsi di Pemerintahan Jakarta. Katanya, dia ingin membuka kerja sama sebesar-besarnya, termasuk mengadakan pelatihan antikorupsi.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang, mengatakan bahwa KPK akan terus memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Jakarta, dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, terutama terkait dengan lahan di RS Sumber Waras, agar dapat segera bermanfaat bagi masyarakat.

"KPK terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan tersebut sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat dan tidak terkendala dengan permasalahan hukum yang lainnya. Itu yang kami sampaikan, terima kasih," kata Ujang.