Prabowo Pamer Analisis Ekonomi di Bukunya: Belum Pernah Dibantah

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinannya atas analisis ekonomi yang dia tulis belasan tahun lalu terkait kebocoran kekayaan negara. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Selasa (26/5/2026).

Presiden menegaskan bahwa tesisnya mengenai mengalirnya kekayaan bangsa ke luar negeri bukanlah isapan jempol belaka.

"Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi," ujar Prabowo sebagaimana disiarkan langsung oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menambahkan bahwa kebenaran analisisnya kini justru diperkuat oleh data-data empiris dari lembaga internasional.

Dia menilai bahwa matematika dan angka-angka yang dia gunakan berbicara lebih jujur dibandingkan sekadar retorika.

"Tapi, angka adalah angka, matematik adalah matematik. Sejujurnya apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri," tegasnya.

Prabowo menjelaskan bahwa fenomena net outflow of national wealth atau kekayaan nasional yang mengalir ke luar negeri kini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Data United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa dalam 22 tahun, terjadi aliran dana keluar yang sangat besar.

"Dan sekarang ini, ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekitar belasan tahun yang lalu. Dari PBB, United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo memaparkan kerugian negara akibat praktik under-invoicing atau pelaporan palsu mencapai angka yang fantastis selama 34 tahun terakhir.

Dia menegaskan bahwa data-data tersebut merupakan alasan mengapa anggaran pembangunan di dalam negeri sering kali tidak mencukupi.

"Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ungkapnya.