Prabowo Jadi Menhan, Bamsoet: Tidak ada Gejolak, Bagus Buat Ekonomi

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo berharap dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dapat menguatkan rekonsiliasi yang ada, baik ditataran elit politik maupun akar rumput.

Bamsoet menegaskan bergabungnya Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga tak ada kaitannya dengan rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun dengan bergabungnya Partai berlambang Garuda itu, eksekutif dan legislatif akan makin kuat.

"Ya kalo di pemerintahan kompak eksekutif dan legislatif kompak kan bagus buat rakyat. Jadi semua bisa kerja dengan baik, fokus pada bidangnya masing-masing, tidak ada gejolak maka dengan demikian ekonomi kita bisa tumbuh bagus," tuturnya di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).

Selain Prabowo Subianto, juga diyakini dapat membuat Indonesia disegani di tingkat Asia maupun global.

"Ya itulah kompetensi beliau [Prabowo] di bidang pertahanan," kata Bamsoet.

Ketua MPR RI itu melihat tidak terlalu banyak pihak yang menolak Prabowo jadi Menhan. Pasalnya, Prabowo memiliki kompetensi di bidang pertahanan.

Dirinya pun optimis dengan pertimbangan Presiden Jokowi yang memilih PrabowoSubianto sebagai Menhan.

Ketua MPR itu juga menilai kualitas politikus Partai Gerindra lainnya seperti Edy Prabowo memiliki kemampuan dan pengalaman yang bagus di bidang Pertanian.

Apalagi Edy memiliki rekam jejak sebagai Mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Bahkan ketika saya dan pimpinan MPR bertemu, beliau menyampaikan pandangan dan visi terhadap pertanian ke depan harus swasembada. Jadi menurut saya, kalau Gerindra masuk sektor pertanian, itu bukan omong kosong, mereka punya konsep yang menurut saya luar biasa bagus," terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengaku, alasan Partai Golkar legowo menerima Partai Gerindra masuk ke dalam KIK dan mendapat jatah kursi Menteri. Lantaran demi kepentingan rakyat semata.

"Jadi jangan pikir soal bagi-bagi kursi saja, tapi bagaimana untuk pemerintahan ke depan kuat, Parlemen ke depan kuat, dan masyarakatnya kuat. Jadi kalau Parlemen kuat, pemerintah kuat, masyarakat kuat, yang diuntungkan rakyat," pungkasnya.

Kemudian, dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam Koalisi, ia juga mengatakan tidak akan mengurangi kualita check and balance. Walaupun yang menguasai parlemen adalah KIK.

"Saya meyakini tidak akan menghilangkan kekritisan. Karena yang dikritik ke depan bukan presidennya, tapi kebijakan-kebijakan daripada langkah-langkah para menteri. Nah justru kita berharap para menteri ke depannya ini harus lebih kerja keras lagi agar presidennya tidak dikritik di parlemen," jelasnya.