Menuju konten utama

Prabowo Ingin Pembentukan Danantara Tidak Terburu-buru

Danantara akan dibentuk seperti Temasek, badan investasi global yang berpusat di Singapura. Badan ini nantinya akan menjadi sebuah superholding.

Prabowo Ingin Pembentukan Danantara Tidak Terburu-buru
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom.

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta agar badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) tak terburu-buru diresmikan. Ia ingin Danantara mengonsolidasikan seluruh aset dan perusahaan negara dengan baik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Di akhir tadi beliau menyampaikan soal gagasan soal keinginan untuk mengonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara," kata Hasan Nasbi mengutip pernyataan Prabowo, Kamis.

Maka itu, Prabowo meminta jajarannya terutama Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, dan wakilnya, Kaharuddin Djenod, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden," katanya.

Prabowo ingin proses pembentukan Danantara dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan hasil yang baik.

Hasan menjelaskan keinginan Prabowo bahwa Danantara akan dibentuk seperti Temasek, badan investasi global yang berpusat di Singapura. Ia menyebut badan ini nantinya akan menjadi sebuah superholding.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, mengatakan badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Muliaman mengungkapkan Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Juga akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menuturkan, nantinya seluruh aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Maka itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

Muliaman menjelaskan bahwa di tahap awal akan dilakukan persiapan pembentukkan lembaga. Dia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini, walau secara anggaran Danantara telah masuk dalam APBN 2025.

Baca juga artikel terkait INVESTASI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi