tirto.id - Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan pada dasarnya potensi kriminalitas selalu ada, namun ia akan naik "dalam situasi seperti ini." Perkara ini Umar nyatakan dalam rapat koordinasi secara virtual, Rabu (15/4/2020).
"Untuk itu kami sudah berkoordinasi hingga level polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan," katanya.
Ia mengklaim Polri akan selalu berada di garis terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat, dengan pendekatan "preventif dan persuasif."
Situasi yang dimaksud adalah keadaan pandemi COVID-19. Karena pandemi, banyak perusahaan memutuskan untuk mem-PHK dan merumahkan para pekerja. Alhasil, banyak orang kehilangan pendapatan dan daya beli menurun.
Hal serupa diungkapkan Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam kesempatan yang sama. "Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan," katanya.
Pemerintah memprediksi ada penambahan warga miskin antara 1,1 juta hingga 3,78 juta karena COVID-19.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan dalam skenario buruk, akan ada penambahan pengangguran sebanyak 2,92 juta orang. Sementara skenario sangat berat bisa mencapai 5,23 juta. Tingkat pengangguran terbuka yang sudah turun ke 5,18 persen naik 7,33 persen, katanya Selasa 14 April lalu.
Jaleswari mengatakan untuk mengantisipasi itu, salah satu cara yang diupayakan pemerintah adalah memberikan Kartu Prakerja kepada pegawai yang di-PHK. Ini adalah program pelatihan, yang sebenarnya tidak menjamin seseorang dapat pekerjaan setelahnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
