tirto.id - Usai batal maju dalam kontestasi pilkada, Anies Baswedan melontarkan pernyataan bahwa partai politik (parpol) saat ini tersandera kekuasaan. Pernyataan itu menuai kecaman dari politikus Partai Demokrat dan PAN, dua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung duet Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan bahwa partai politik dan kekuasaan memang tak bisa dipisahkan. Pasalnya, partai politik merupakan saluran untuk memperoleh kekuasaan.
Dia menyebut bahwa relasi antara kekuasaan dan parpol bila disederhanakan terbagi atas dua, yaitu menjadi bagian dari kekuasaan dan oposisi.
Oleh karena itu, Kamhar menganggap kurang pas jika parpol dipersepsikan tersandera atau menyandera.
"Daripada sekadar mengutuk keadaan yang kurang bersesuaian dengan harapan, akan lebih terhormat ketika Pak Anies telah memilih jalan politik untuk mengabdi dengan menjadi anggota partai politik atau mendirikan partai sendiri," kata Kamhar saat dihubungi Tirto, Senin (2/9/2024).
Menurut Kamhar, dengan membentuk parpol sendiri, Anies menunjukkan totalitasnya dalam mengabdi melalui jalan politik bagi rakyat, bangsa, dan negara.
"Memang tak bisa setengah-setengah. Masuk menjadi anggota partai atau mendirikan partai politik tidak bisa terus-menerus dihindari karena partai politik merupakan alat dan saluran demokrasi dalam politik untuk memperoleh kekuasaan," tutur Kamhar.
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menepis pernyataan Anies yang menyebut parpol kini tersandera kekuasaan. Dia mengatakan pada kontestasi pilkada dan pilpres, siapa pun calon, syarat konstitusinya adalah didukung dan diusulkan oleh parpol.
"Kok sekarang, parpol tersandera kekuasaan. Apa dulu kemudian parpol tidak tersandera kekuasaan. Jangan begitulah Mas Anies. Partai politik di Indonesia yang lolos parliamentary threshold tidak ada yang tersandera kekuasaan," kata Viva saat dihubungi Tirto.
Viva juga mengatakan bahwa parpol itu mandiri, punya ideologi, arah perjuangan, program, kader, kaderisasi, dan kehidupan sendiri. Menurutnya, bila ada persoalan internal, itu adalah urusan rumah tangga parpol masing-masing.
"Kalau menurut saya, sistem kepartaian di Indonesia itu tidak seperti itu [tersandera kekuasaan]," tutur Viva.
Viva mengatakan bahwa parpol dalam Pilkada 2024 ini cenderung lebih memprioritaskan untuk mengusulkan kader sendiri maju dalam kontestasi demi kelanjutan dari proses transformasi bangsa.
"Diharapkan transformasi pilkada ini melahirkan generasi baru, pemimpin baru di tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang memiliki visi dan inovasi untuk membangun peradaban Indonesia," kata Viva.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
