tirto.id - Kepolisian Panama menggeledah kantor pusat Mossack Fonseca, firma hukum yang dokumen-dokumen bocornya telah menyingkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia menggunakan perusahaan-perusahaan offshore di negara-negara tax havens, atau bebas pajak, sebagai tempat menyimpan asset mereka.
Polisi dari unit kejahatan terorganisasi telah merazia markas besar Mossack Fonseca tanpa ada insiden atau campur tangan dari perusahaan, kata seorang jaksa, seraya menyatakan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di markas besar firma hukum itu di Panama City dan beberapa cabangnya.
Jutaan berkas dokumen yang disabot secara digital dari Mossack Fonseca, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Panama Papers," tersebut telah mengguncang banyak negara di dunia, sebab dokumen-dokumen tersebut banyak menyebut nama dari orang-orang berpengaruh.
Pada Selasa, 5 April 2016, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri setelah namanya muncul sebagai salah satu pemilik perusahaan offshore, sedangkan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga terpaksa mengungkapkan catatan pajaknya. Citra David terusik setelah dia mengakui memiliki saham pada perusahaan offshore milik mendiang ayahnya dan menerima uang dari orang tuanya yang mungkin dari asset tanpa pajak,
Sementar itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha mengalihkan perhatian awam kepada dirinya dengan menyebut skandal itu sebagai siasat Amerika Serikat untuk menjatuhkannya.
Di Cina, Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menyensor Internet untuk mencegah nama-nama pejabat yang tercantum dalam "Panama Papers" menyebar luas ke masyarakat.
Tidak itu saja, orang-orang kaya di berbagai negara seperti Australia, Prancis, India, Meksiko, Peru, dan Spanyol, misalnya, menghadapi ancaman hukum karena disangka menggelapkan atau menghindarkan pajak di dalam negeri setelah nama mereka muncul dalam beberapa dari 11,5 juta dokumen yang bocor itu, demikian AFP. (ANT)
