tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak tegas rencana pembangunan gedung baru DPR RI, karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami defisit anggaran.
"Situasi ekonomi Indonesia sedang tidak memungkinkan, jadi kami minta tunda dulu pembangunan gedung baru," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Kendati demikian, Sohibul menilai, ruang kerja anggota DPR masih belum memadai untuk menunjang kinerja karena pada awal berdirinya Gedung Nusantara I, satu ruangan hanya untuk satu anggota DPR dan seorang staf.
Sementara saat ini, kata Sohibul, satu ruangan ditempati satu anggota DPR, lima orang tenaga ahli, dan dua asisten pribadi. Namun untuk memperbaiki itu, Sohibul juga meminta untuk menyesuaikan dengan porsi keuangan Indonesia yang mengalami defisit.
"Ya mungkin jalan tengahnya dengan renovasi gedung, artinya cari cara yang tidak melukai situasi saat ini," kata dia dikutip dari Antara.
Semua penganggaran, kata dia, harus benar-benar diperhitungkan agar tidak membebani masyarakat yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Terkait dengan hal ini, Sohibul melanjutkan, DPP PKS belum berkomunikasi dan belum memberikan arahan kepada Fraksi PKS DPR RI.
"Kami belum memberikan arahan kepada Fraksi PKS namun saya yakin teman-teman fraksi paham mereka pun melihat situasi seperti ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR akan dilakukan secara bertahap misalnya di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut Rp5,7 triliun.
"Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp 5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran," kata politisi Partai Golkar itu di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (14/8).
Selain membangun gedung baru, kata Anton, DPR juga berencana membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.
Anton mengatakan bahwa rencana itu di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.
"Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini ketika demo terjadi kemacetan," katanya.
Anton mengatakan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
