tirto.id - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyoroti rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur, yang lamban terisi. Menurutnya ini terjadi karena mekanisme yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UPRS maupun proses di perbankan," kata Arifin saat rapat tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2020, di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019) siang.
Karena itu menurutnya UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan kepemilikan rusunami DP Rp0. Namun di sisi lain mereka juga tetap perlu berhati-hati agar di kemudian hari tak ada pembayaran cicilan yang macet.
Terkait dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP Rp0 yang dipangkas Rp1,5 triliun, Fraksi PKS berharap agar itu tak memengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.
"Yang terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tuturnya.
Dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP Rp0 hanya Rp 500 miliar. Rusunami ini pun baru terjual 100 unit, padahal yang tersedia sebanyak 780.
"[Penghuni] sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019) lalu.
Menurut Kelik sebenarnya banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP Rp 0. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan. Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank.
"Memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
