Menuju konten utama

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Dipatok 5,3 Persen

“Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong."

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Dipatok 5,3 Persen
Preisden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Bambang Soesatyo mengikuti Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen pada 2019 mendatang. Dari sisi sektoral, pemerintah menyatakan akan mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja.

Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh dan kuat.

“Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilir,” kata Presiden Joko Widodo dalam penyampaian pidatonya RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan di hadapan anggota DPR RI, Kamis (16/8/2018).

Iklim investasi, menurut Jokowi harus terus diperbaiki agar efisien dan terukur. Caranya, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

“Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP dan Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat secara efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha,” imbuh Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menyatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga. Untuk itu, tingkat inflasi 2019 juga akan dijaga pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen.

“Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ungkap Jokowi.

Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Baca juga artikel terkait PIDATO KENEGARAAN JOKOWI atau tulisan lainnya dari Dea Chadiza Syafina

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dea Chadiza Syafina
Penulis: Dea Chadiza Syafina
Editor: Yulaika Ramadhani