Pertemuan Jokowi dan 61 'Tokoh Papua' hanya Politik Adu Domba?

tirto.id - Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan masalah di Papua adalah bertemu tokoh-tokoh lokal. Itu dia lakukan di Istana Negara, Selasa (10/9/2019) lalu.

Namun bagi sebagian orang, pertemuan itu tidak menyelesaikan masalah, malah memicu konflik horizontal.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay menyimpulkan pertemuan itu "tidak representatif," dan karenanya "berdampak buruk." "Sudah banyak tokoh Papua yang menanggapi dengan menolak," katanya kepada reporter Tirto, Jumat (13/9/2019).

Dalam pertemuan yang diprakarsai Badan Intelijen Negara (BIN) itu, tidak tampak wajah pemerintah provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP)--lembaga representatif kultural orang asli Papua. Forum itu juga tidak menghadirkan kelompok yang menuntut referendum atau kemerdekaan.

'Tokoh' yang diundang malah mereka yang punya rekam jejak mendukung Jokowi saat Pilpres 2019. Kepala rombongan, Abisai Rollo, adalah politikus Golkar yang menjabat Ketua DPRD Jayapura sekaligus ketua tim kampanye daerah Jokowi-Ma’ruf Amin di Jayapura.

Rollo satu-satunya undangan yang diberikan kesempatan untuk bicara.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengaku bingung 61 orang itu mewakili siapa. Mereka tidak diberi tahu ada forum dengan Jokowi.

Advokat dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua Gustaf Kawer mengatakan jika pertemuan itu tujuannya benar-benar menyelesaikan konflik di Papua--yang kembali besar karena dipicu penyerangan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019--maka yang semestinya diundang dan didengar Jokowi adalah mereka yang benar-benar terdampak.

"Ketika ada konflik rasisme, mereka (61 tokoh yang diundang) diam; kerusuhan di Papua mereka diam. Tapi tiba-tiba diundang Jokowi," katanya. "Mahasiswa korban rasisme yang harusnya diundang," tegasnya.

Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), bahkan melihat pertemuan tersebut sebagai divide et impera, alias politik pecah belah.

Sebab pertemuan itu, kata Anum kepada reporter Tirto, Jumat (13/9/2019), "seolah membangun grouping dan competition yang dapat menumbuhkan friksi dan kecurigaan di antara orang Papua. Di saat yang sama kepercayaan terhadap negara pun makin surut."

Mengalihkan Akar Masalah

Dalam pertemuan tersebut, Abisai Rollo mengatakan ada sembilan hal yang mereka inginkan dari 'Jakarta'. Beberapa di antaranya adalah pemekaran wilayah, pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua, revisi UU Otsus, Inpres pengangkatan ASN honorer, hingga membangun Istana Presiden di Jayapura.

“Tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak Abisai Rollo,” kata Jokowi merespons permintaan Rollo, “betul-betul sangat menyentuh hati saya.”

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socratez S.Yoman menyimpulkan tak ada kaitan sama sekali antara permintaan itu dengan upaya menyelesaikan masalah di Papua.

Itu pula kenapa Socratez melihat pertemuan tersebut sebagai "pengalihan isu rasisme."

"Karena rasisme jadi persoalan mendasar," katanya kepada reporter Tirto, Sabtu (14/9/2019).

Seperti Anum, Socratez bilang pertemuan itu tak lebih politik adu domba Jakarta. "Ada tujuh suku adat di Papua. Kalau mau bertemu kepala negara, semestinya ada konsolidasi tujuh suku itu. Itu harus dipilih oleh rakyat, bukan dipilih penguasa."

Menkopolhukam Wiranto mengatakan 61 orang yang diundang itu "sudah disaring." Wiranto bilang mereka adalah representasi tokoh adat dan tokoh masyarakat, tanpa menjelaskan apa bukti dan indikator bahwa mereka memang betul-betul representasi orang Papua.

Dia juga menegaskan tidak ada satu pun dari tamu itu yang minta jabatan, apalagi uang. “Enggak ada,” kata Wiranto, Jumat (13/9/2019).

Dia menegaskan kembali 61 orang itu “semata-mata menyampaikan aspirasi dari masyarakat adat Papua dan Papua Barat kepada Presiden.”