Beda Cara Habibie dan Jokowi Selesaikan Konflik Timor Timur & Papua

Oleh: Haris Prabowo - 12 September 2019
Dibaca Normal 3 menit
Pendekatan BJ Habibie menghadapi konflik Timor Timur hingga memutuskan referendum seharusnya bisa dicontoh Jokowi dalam hal mengedepankan naluri dan hati, ketimbang kalkulasi politik.
tirto.id - Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie atau akrab disebut B.J. Habibie meninggal Rabu (11/9/2019) kemarin, pukul 18.05 WIB, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Kabar duka ini disampaikan putra bungsu Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Habibie meninggal akibat penyakit jantung yang dideritanya. Ia hanya menjabat sebagai Presiden selama 18 bulan. Dalam masa sesingkat itu, beberapa warisan tercetus di masa pemerintahan Habibie.

Ia disebut sebagai salah satu presiden yang bisa menjembatani perpindahan Indonesia dari masa otoritarianisme ke demokrasi dengan baik.

Beberapa warisan yang ditinggalkan semasa ia memerintah di antaranya demokratisasi masyarakat sipil, keterbukaan pers lewat UU Pers, hingga pembebasan Timor Timur pasca-pendudukan Indonesia puluhan tahun.

Membebaskan Timtim

Di antara semua itu, warisan penguatan HAM dari Habibie yang paling diingat adalah bagaimana ia menyetujui referendum Timor Timur. Habibie langsung meminta referendum bagi Timor Timur ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang saat itu dipimpin Kofi Annan pada 27 Januari 1999.

Dalam bukunya, Detik-detik yang Menentukan, Habibie berkisah saat ia memutuskan akan menyelenggarakan referendum Timor Timur sesegera mungkin. Tujuannya, presiden yang menggantikannya nanti tidak perlu dibuat pusing. Hingga akhirnya, setelah dikuasai Indonesia bertahun-tahun, Timor-Timur menentukan kehendak sendiri untuk merdeka.

"Dengan demikian, siapa pun menjadi presiden dan wakil presiden nanti, dapat memberi perhatian penuh kepada... penyelesaian masalah politik, dan masalah ekonomi nasional."

Mantan Presiden Timor Leste, José Manuel Ramos-Horta mengatakan kepada Deutsche Welle kalau saat ini Timor Leste, "sangat damai dan tidak ada kekerasan politik."

"Semua itu tidak mungkin terjadi seandainya Habibie tidak memutuskan referendum," ujar penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1996.


Untuk kasus Timor Timur, Made Supriatma, peneliti militer dan politik, melihat Habibie lebih mengedepankan naluri dan hati, ketimbang insting politik.

"Secara perlahan Habibie menunjukkan kualitas dirinya. Ia bukan politikus. Justru karena itulah ia memerintah lebih berdasarkan naluri [gut feeling] ketimbang kalkulasi politik," kata Made.

Made merasa kita beruntung memiliki presiden sipil yang bukan seorang politikus. Sehingga, ketika harus mengambil keputusan, Habibie lebih banyak bersandar pada naluri dan nuraninya dan itulah keunikan serta kekuatannya.

"Kita sama-sama tahu bagaimana puluhan tahun Timor Timur bersimbah darah penjajakan Indonesia. Dan Habibie mengambil kebijakan penting untuk membiarkan rakyat menentukan nasibnya sendiri," ujar Made, sebagaimana dikutip dalam tulisan B.J. Habibie: Presiden Peralihan, Peletak Dasar Demokrasi Indonesia.


Solusi Jokowi untuk Papua

Kasus yang terjadi di Timor Timur tak jauh berbeda dengan Papua: puluhan tahun didera konflik ketidakadilan SDA dan ditambah kehadiran militer yang justru memperpanjang catatan kekerasan dan pelanggaran HAM di wilayah itu.

Namun, pemerintahan Jokowi masih menggunakan cara lama dengan mengerahkan kekuatan militer sebagai penyelesaian konflik.

Tri Agus Susanto Siswoharjo, salah satu aktivis 80-90-an yang ikut bersolidaritas dalam pembebasan Timor Timur menilai, salah satu solusi yang bisa dilakukan Jokowi terhadap Papua dan Papua Barat adalah berdialog dengan masyarakat akar rumput, bukan hanya elitenya.

"Yang paling diutamakan adalah dialog. Ketika Pak Jokowi undang beberapa tokoh dan petinggi itu bagus, tapi jangan hanya tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh lapangan seperti tokoh agama dan masyarakat, tokoh informal itu perlu diundang, mereka lebih berpengaruh," kata lelaki yang kerap disapa TASS, saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (12/9/2019) pagi.

Namun, TASS tegas mengatakan kasus yang terjadi di Papua dan Timor Timur berbeda, karenanya, ia menolak jika ada usulan referendum.

"Ya paling jelas adalah dialog. Yang jelas Timor Leste berbeda dengan Papua, secara konflik dan kultur, jadi saya tidak sepakat kalau ujug-ujug referendum. Sangat berbeda," katanya.

Solisi dialog tanpa kekerasan juga disarankan VA Safi'i, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik yang mendukung kemerdekaan Timor Timur dan kini tinggal di Timor Leste.

"Harus gunakan pendekatan kemanusiaan dan dialog. Lihat manusia Papua sebagai manusia. Kalau sudah bisa melihat manusia Papua sebagai manusia, baru kita bisa berbicara jujur mengenai sejarah. Tak boleh ditutupi," katanya saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (12/9/2019) pagi.

Jika dalam dialog muncul tuntutan merdeka atau tetap bersama Indonesia, kata Safi'i, itu merupakan alternatif solusi dan apa pun pilihannya merupakan konsekuensi demokrasi. Ia bahkan menilai, Jokowi bisa meniru pendekatan Habibie terhadap Timor Timur, yakni berdialog bersama negara bekas penjajahnya.

"Dahulu, setelah Menteri Luar Negeri Australia mengirim surat ke B.J. Habibie, akhirnya B.J. Habibie meminta Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas untuk berkoordinasi dengan pemerintahan Portugal karena mereka ikut berkontribusi dalam proses dekolonisasi Timor Timur. Itu bisa," katanya.

"Apa bisa terjadi di Papua? Saya kurang paham secara hukum internasional. Papua, kan, sejarahnya koloni Belanda. Ini apa bisa? Ini bagian dari pengungkapan sejarah. Sejarahnya diungkap dulu, biar mereka tahu dan bercerita menurut versi mereka. Saya pikir solusi terbaiknya seperti itu. Dan jangan takut," lanjutnya.


Jokowi Harus Seperti Habibie

Alih-alih memakai pendekatan berbasis dialog seperti Habibie, pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua.

Saat terjadi aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang berujung pada kerusuhan di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat, respons Jokowi tidak signifikan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Papua.

Sebanyak 6.000 personel TNI/Polri dikirim ke Papua pasca-kerusuhan tersebut. Bahkan akses internet juga dibatasi untuk Papua dan Papua Barat. Baru belakangan akses pembatasan itu dicabut.

Terakhir, Presiden Jokowi sempat mengundang beberapa tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana, Selasa (10/9/2019). Ia bahkan menyebut akan mengabulkan sebagian dari 10 permintaan yang diajukan tokoh-tokoh Papua, salah satunya membangun Istana Presiden di pulau tersebut.

Pertemuan itu membicarakan seputar janji-janji pemekaran lima provinsi dan pengangkatan ASN untuk warga Papua. Jokowi juga menyetujui pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan bersedia menjamin keamanan mahasiswa Papua, namun tak menyentuh akar persoalan.

Pendekatan Jokowi tersebut beda dengan Habibie yang menekankan pada akar masalah. Habibie mau mengajak dialog warga Papua dan mendengarkan keinginan mereka.

Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua sekaligus salah seorang tokoh yang paling dihormati rakyat Papua, bercerita bagaimana saat dirinya ditunjuk untuk membentuk tim guna berdialog dengan Presiden Habibie.


Kata Benny, dialog itu dilaksanakan 26 Februari 1999 di Istana Presiden, yang bahkan Wiranto pun hadir di sana.

"Bagaimana yang kalian rasakan?" kata Habibie, sepenuturan Benny.

"Kami merasa dijajah selama ini. Kami meminta merdeka. Tapi bagaimana respons Pak Habibie? Dia bilang enggak apa-apa, itu wacana, itu bahasa, walau beliau meminta kami pulang dan renungkan lagi. Bukan dengan cara represif," katanya.



Baca juga artikel terkait BJ HABIBIE WAFAT atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight