tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjawab soal alasan Jokowi maupun pemerintah tidak memasukkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam penyelesaian masalah sepakbola Indonesia usai insiden Kanjuruhan.
Ia menerangkan bahwa kewenangan percepatan pengembangan sepakbola diamanatkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi pemerintah tetap menggandeng PSSI.
"Kan ini internal pemerintah. Kalau teman-teman liat Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional itu juga tidak menyebutkan PSSI di situ tetapi kami di Kemenpora pasti tahu dengan siapa kita harus melakukan itu," kata Amali usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Sebagai catatan, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa FIFA tidak mengenakan sanksi kepada Indonesia setelah insiden Kanjuruhan. FIFA justru akan datang ke Indonesia untuk membantu perbaikan sepakbola Indonesia setelah insiden Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.
Akan tetapi, Jokowi tidak menyinggung PSSI meski dalam surat FIFA menyebut organisasi sepakbola yang kini dipimpin eks Kapolda Metro Jaya Irjen (purn) M. Iriawan.
Sementara itu, Inpres Nomor 3 tahun 2019 adalah regulasi yang dikeluarkan Jokowi untuk mempercepat pembangunan sepakbola nasional. Nama PSSI memang tidak menjadi bagian yang dalam instruksi tersebut.
Amali menuturkan, pemerintah selalu melibatkan PSSI dalam berbagai kegiatan sepakbola. Sebagai contoh, pemerintah mengajak PSSI dalam perancangan kurikulum hingga pembinaan atlet sepakbola usia dini.
Amali juga menegaskan, pemerintah tidak melakukan intervensi sepakbola Indonesia. Pemerintah turut campur sebagai respons dari surat FIFA kepada pemerintah Indonesia. Ia juga mengingatkan permasalahan sepakbola adalah permasalahan bersama meski pemerintah tidak ikut campur.
"Kan ini merespons surat FIFA kepada presiden. Kan surat FIFA itu langsung ke presiden lho. Bukan kepada siapa-siapa. Tentu ini respons pemerintah," kata Amali.
"Kalau toh tidak dibutuhkan ya enggak ada masalah, tetapi kan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu ada masalah kan pasti pemerintah juga yang ditanya," tutur Amali.
Oleh karena itu, Amali menilai bahwa semangat baik FIFA harus diproses sebagai upaya pemerintah memperbaiki sepakbola secara umum setelah insiden Kanjuruhan.
"Saya lihat dari suratnya itu ingin membantu Indonesia untuk memperbaiki sepakbola indonesia secara umum, khususnya kompetisi dan tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. Jadi kita harus membacanya di situ. Kita harus merespons niat baik FIFA sebagai international federation dari sepakbola," kata Amali.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
