tirto.id - Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air mengungkapkan bahwa telah terjadi serangkaian intimidasi dan pembatalan tempat kegiatan, the People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali. Acara tersebut bertepatan dengan World Water Forum yang digelar di provinsi yang sama yaitu Bali.
Intimidasi dilakukan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan.
"Padahal PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat," kata National Coordinator KRUHA, Reza Sahib, dalam keterangan pers, Senin (20/5/2024).
Reza menjelaskan kelompok Ormas PGN melakukan pembubaran mengintimidasi peserta dengan melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum.
"Tindakan anti demokrasi dan kekerasan tersebut dilakukan tanpa dasar akademis yang jelas. Kelompok ormas memaksa panitia dan peserta PWF 2024 untuk membubarkan agenda karena dianggap melanggar imbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali," kata dia.
Dirinya berdalih bahwa imbauan yang sebelumnya dikeluarkan oleh PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum tak berkekuatan hukum. Di sisi lain, imbauan itu dapat melanggar konstitusi soal hak berserikat dan menentukan pendapat.
"Perlu diketahui bahwa himbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengingat, dan justru melanggar ketentuan konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat," kata Reza.
Dirinya meminta agar pemerintah memberikan perlindungan dan meminta apparat penegak hukum dan Ormas untuk tidak melakukan kekerasan terhadap PWF 2024.
"Menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan," kata dia.
Secara terpisah, Juru Bicara Koordinator Ormas, Pecalang dan Masyarakat yang terhimpun dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi menyatakan PWF tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali. Sehingga dia menyimpulkan bahwa PWF mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal.
"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata Gus Yadi.
Gus Yadi juga meminta pemerintah untuk bersikap tegas dengan menolak setiap agenda asing yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya Bali.
"Bahwa pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal," kata Gus Yadi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
