Menuju konten utama

Pendapatan Turun, APBD-P 2019 DKI Jakarta Berkurang Rp2,5 Triliun

APBD DKI Jakarta 2019 terkoreksi Rp2,55 triliun dari Rp88,09 triliun jadi Rp86,52 triliun. Hal ini di antaranya akibat pengurangan target pendapatan.

Pendapatan Turun, APBD-P 2019 DKI Jakarta Berkurang Rp2,5 Triliun
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah. Antara/Susylo Asmalyah

tirto.id - Pemprov Provinsi DKI Jakarta membacakan nilai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019.

Dalam paparan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, diketahui bahwa APBD-P tersebut turun sekitar Rp2,55 triliun dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu.

"Ada penurunan dari Rp88,09 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp86,52 triliun. Terjadi penurunan Rp2,55 triliun," kata Saefullah, dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2019).

Penurunan anggaran APBD-P ini juga diiringi berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019 ini. Pada APBD 2019, target pendapatannya Rp74,77 triliun menjadi Rp74,63 triliun atau turun Rp142 miliar.

Dalam rapat banggar tersebut, Pemprov DKI juga membacakan usulan penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini adalah PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PDAM Jaya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, bahwa adanya penurunan nilai APBD 2019 akan segera diteliti oleh pihaknya, lewat komisi-komisi yang berwenang.

"Pengurangannya di mana, nanti diperdalam di pembahasan komisi. Kita melihat, apa sih yang ditata? Karena bukan apa-apa, secara global ada permasalahan seperti pajak itu, masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali, hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini," kata Prasetyo ditemui usai rapat paripurna, Senin (12/8/2019).

Ia juga mengatakan sah-sah saja jika terdapat pengajuan program-program terbaru, kendati rapat hari ini adalah rapat pembahasan perubahan anggaran.

"Boleh saja, kita coba. Apakah ada anggarannya, kita lihat [dahulu]. Misalnya, ingin mengadakan even internasional Formula E. Ada diskresi, Gubernur sudah bersurat ke kami. Kalau ada anggarannya ya udah [bisa]," lanjut dia.

Ia juga mengatakan, kendati DPRD DKI punya terbatas hingga tiga minggu ke depan, namun tetap optimistis bisa menyelesaikan pembahasan anggaran.

"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, pembahasannya enggak seperti murni [awal]. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang nambah," kata dia.

Baca juga artikel terkait APBD DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali