Indeks Apbd Dki Jakarta

Skema pendanaan kreatif melalui Jakarta Collaboration Fund telah dibicarakan dan didukung oleh Kementerian Keuangan.

Pramono memastikan bahwa ada sejumlah komponen anggaran yang tidak akan dikurangi meskipun APBD Jakarta pada tahun depan terpangkas.

APBD DKI yang mencapai Rp94 triliun membuat Pramono Anung harus menahan godaan untuk tak melakukan korupsi.

Target pendapatan Jakarta hingga akhir tahun mencapai Rp73,95 triliun. Bagaimana caranya agar mencapai target?

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menambahkan, pelaksanaan program sekolah swasta gratis ditargetkan berjalan paling lambat Juli 2025.

APBD 2025 ditujukan untuk mendorong peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran program kesehatan untuk masyarakat dengan baik.

Nilai Raperda APBD DKI Jakarta 2024 naik 2,58 persen dari nilai APBD-P 2023, yakni Rp79,53 triliun.

Jakpro menyatakan pembiayaan Formula E Jakarta 2023 menggunakan skema kerja sama bussines to bussines (B2B).

Sekda DKI Jakarta mengatakan, akan membahas hal tersebut sebab terdapat pergeseran dan mekanisme perubahan anggaran.

APBD DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk atasi banjir hingga macet.

Anggaran pembangunan trotoar yang diusulkan pada Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp171 miliar.

Dana hibah Rp206 miliar untuk Pilkada DKI 2024 berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Wagub DKI Riza Patria mengatakan penambahan jalur ini guna mendorong sepeda menjadi alat transportasi di Jakarta.

Formula E 2022 seri Jakarta akan menggunakan dana dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang melibatkan sponsor.

Fraksi PSI menyebut sumber pembiayaan balap mobil listrik Formula E 2022 di Jakarta belum jelas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran Formula E sepenuhnya dari APBD.

Realokasi anggaran salah satunya untuk memenuhi kekurangan pembayaran atas insentif tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada tahun 2020.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI bisa memilah kebutuhan prioritas warganya terkait dana APBD.