Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.
Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
PSI DKI Jakarta meminta agar masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPRD DKI di masa-masa rawan khususnya di akhir masa jabatan ini, terutama hal strategis seperti pembahasan APBD 2020.
Pelibatan organisasi pemasyarakatan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.
DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.
Dana bantuan parpol di RAPBD DKI Jakarta 2019 naik menjadi Rp10,6 miliar. Nilai bantuan per suara sah dinaikkan dua kali lipat, dari Rp1.200 menjadi Rp2.400.