Indeks Apbd Dki Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran Formula E sepenuhnya dari APBD.

Realokasi anggaran salah satunya untuk memenuhi kekurangan pembayaran atas insentif tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada tahun 2020.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI bisa memilah kebutuhan prioritas warganya terkait dana APBD.

PSI mengemukakan kekecewaannya terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov DKI 2019.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Dinas Bina Marga DKI yang masih menganggarkan pembelian lahan di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini.

Sri Mulyani meminta Anies memanfaatkan lebih dulu sederet pos anggaran jumbo milik Pemprov yang ia yakini belum direalokasikan.

Perdebatan sengit itu terjadi antara anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor turut dinaikkan untuk menggenjot penerimaan daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.

Gubernur Anies Baswedan akan mengawasi pegawainya agar tidak asal-asalan menginput anggaran dalam KUA-PPAS agar kasus seperti lem Aibon tak terulang.

Lem Aibon menjadi perbincangan warganet setelah ditemukan anggaran Rp82, 8 miliar di pagu Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.

Biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI dianggap pemborosan dan menunjukkan pemprov tak serius mengelola anggaran.

Dari draf yang diterima wartawan Tirto, pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

APBD DKI Jakarta 2019 terkoreksi Rp2,55 triliun dari Rp88,09 triliun jadi Rp86,52 triliun. Hal ini di antaranya akibat pengurangan target pendapatan.

PSI DKI Jakarta meminta agar masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPRD DKI di masa-masa rawan khususnya di akhir masa jabatan ini, terutama hal strategis seperti pembahasan APBD 2020.

Peneliti Indonesia Budget Center menilai alokasi Rp14 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk mudik gratis menyalahi prinsip dalam pengelolaan anggaran.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah dinilai positif, namun ada juga potensi penyelewengan.

Pelibatan organisasi pemasyarakatan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.