tirto.id - Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menyampaikan kritik kepada anggota DPRD DKI saat ini.
Menurut dia, pembahasan sejumlah raperda DPRD DKI periode 2014-2019 tidak transparan, sehingga memiliki kinerja yang buruk.
Sepanjang periode 2015-2018 DPRD DKI dari 91 target Perda yang diagendakan untuk dibahas di Prolegda, hanya 29 atau sebesar 32 persen yang dapat terselesaikan.
Menurut dia, perda yang berhasil dibuat merupakan aturan daerah yang bersifat rutinitas seperti perda APBD, turunan Undang-Undang, atau penyertaan modal BUMD.
"Perda yang sifatnya substansi seperti Pelestarian Kebudayaan Betawi, Kepemudaan, dan Penyelenggaraan Perpustakaan, hanya ada lima saja yang disahkan di DPRD periode sekarang ini. Kami heran kenapa sekarang DPRD tiba-tiba rajin membahas anggaran di akhir masa jabatan, bahkan ingin mengebut tiga sekaligus," kata Michael.
Menjelang anggota DPRD DKI periode 2014-2019 lengser, diagendakan sejumlah hal strategis. Di antaranya KUPA-PPAS Perubahan 2019, APBD-Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020. Pembahasannya dimulai Agustus ini.
Ia meminta agar masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPRD DKI di masa-masa rawan khususnya di akhir masa jabatan ini, terutama pada hal-hal yang sifatnya strategis.
Michael berharap dengan kehadiran PSI pada periode DPRD 2019-2024 dapat meningkatkan kinerja bersama DPRD.
DPRD, kata dia, harus dapat diawasi secara ketat oleh publik agar budaya dan cara kerja lama dapat berubah ke arah yang lebih baik.
"Delapan anggota terpilih PSI siap kerja dan siap diawasi. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dengan serius. Bila ada anggota kami yang dinilai malas, kami minta masyarakat untuk laporkan kepada kami," kata Michael.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
