tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta kepada seluruh jajaran Satuan Kerja dan Unit Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) menginventarisir betul kebutuhan prioritas warga dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Dengan begitu, seluruh tatanan pemerintah dari lurah hingga Wali Kota dapat merencanakan program pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Namun sayangnya, yang terjadi dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, DPRD kerap menemukan program kerja normatif yang hanya mengulang dengan kegiatan anggaran di tahun sebelumnya, kata Prasetio.
"Saya punya buktinya. Di setiap pembahasan APBD saya selalu menemukan kegiatan kerja yang sama, itu-itu saja. Saya tidak mau uang masyarakat ini terbuang percuma," kata Prasetio melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/2/2021).
Berdasarkan usulan dari tingkat kelurahan yang masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan Cempaka Putih, ada sebanyak 332 program kerja, terbagi menjadi program kerja fisik sebanyak 190, non-fisik 31, dan pengadaan barang sebanyak 111 usulan dengan total anggaran Rp88,1 miliar.
Politikus Partai PDI-P itu meminta kepada jajaran kecamatan Cempaka Putih untuk fokus pada penanganan banjir, pengaspalan, dan penuntasan masalah kampung kumuh yang masih ada di tengah-tengah kota.
"Saya cuma ingin bagaimana DKI Jakarta, khususnya warga yang ada di Jakarta Pusat terbebas dari lingkungan kumuh. Jakarta Pusat itu cuma satu kilometer dari Istana Negara," tegasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
