tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Salah satu hal yang ditanggapi adalah soal rincian program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang mengeluarkan dana mencapai Rp2,81 triliun atau 96,72 persen dari total anggaran Rp2,91 triliun.
Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran program tersebut untuk masyarakat.
"Dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran kesehatan telah digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," kata Heru Budi saat rapat paripurna beragendakan tanggapan atas pandangan umum fraksi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).
Dalam kesempatan itu, Heru juga menanggapi soal sisa penyertaan modal daerah (PMD) dari sejumlah BUMD DKI. Menurut dia, Pemprov DKI telah mengawasi penggunaan PMD oleh BUMD DKI.
Kata Heru, BUMD DKI pun telah menggunakan PMD tersebut sesuai dengan rencana masing-masing perusahaan. Di satu sisi, memang ada sisa PMD dari sejumlah BUMD DKI.
"Antara lain pengalihan pembiayaan proyek menggunakan blending financing pada PAM Jaya, proses persetujuan Kemendagri yang belum selesai terkait Perda tentang PT JIEP [Jakarta Industrial Estate Pulogadung] dan pergeseran pekerjaan proyek MRT [Mass Rapid Transit]," urainya.
Dalam kesempatan itu, Heru menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti soal pengembalian PMD yang belum terserap ke kas daerah.
"Eksekutif [Pemprov DKI] akan menindaklanjuti dengan serius untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dan efisien," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta anggaran kesehatan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2023 diaudit oleh kantor akuntan publik.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Sunggul Sirait, berujar realisasi program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat mengeluarkan dana hingga Rp2,81 triliun atau 96,72 persen dari total anggaran Rp2,91 triliun.
"Memang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa angka realisasi yang tinggi ini perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut," ucap Sunggul saat rapat paripurna.
Karena itu, menurut Sunggul, Fraksi PDIP meminta rincian alokasi Rp2,81 triliun tersebut. Rincian alokasi yang dimaksud berupa program spesifik yang telah berlangsung, peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, serta pelatihan tenaga kesehatan.
Sementara anggota Fraksi Demokrat, Wita Susilowati, menyoroti soal penyerapan PMD kepada BUMD DKI pada 2023 yang mencapai Rp4,83 triliun dari total anggaran Rp5,43 triliun.
Menurut dia, PMD yang belum terserap harus dikembalikan ke kas daerah. Jika masih membutuhkan alokasi dana, BUMD terkait bisa mengajukan kembali melalui pengajuan PMD pada 2025.
"Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana PMD dipergunakan di luar peruntukannya, karena pada hakikatnya PMD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat," urai Wati.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
