tirto.id - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, membantah bahwa era kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tidak memperhatikan warga Jakarta. Ia malah menilai Heru Budi sebagai pemimpin berkarakter birokrat yang menjaga etika sosial Jawa, yakni Mikul Dhuwur Mendem Jero.
"Karakter Pak PJ Heru Budi Hartono sebagai birokrat sangat menjunjung tinggi etika sosial Jawa. Beliau tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya, namun justru menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada," jelas Mujiono, dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).
Mujiono menambahkan, Heru Budi Hartono juga berani dalam mengambil langkah yang tidak populis demi menata Jakarta. Heru, dalam kacamata Mujiono, adalah pemimpin yang selalu berorientasi pada hasil, bukan pada pemberitaan media.
"Heru Budi adalah tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat. Langkah kinerjanya senantiasa berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dicapai, bukan hingar bingar pemberitaan media. Kerja-kerjanya didasarkan pada data yang valid, bukan atas dasar asumsi-asumsi," ujar Mujiono.
Mujiono mengungkapkan, sikap Heru yang merupakan birokrat dalam memimpin ibu kota mengingatkan mereka pada prestasi Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga berasal dari kalangan birokrat dan bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Hal itu yang membuat Partai Demokrat berminat mendukung Heru di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Kita pernah punya birokrat yang menjadi Gubernur, yaitu Pak Fauzi Bowo. Banyak prestasi spektakuler yang dicapai pada era kepemimpinan beliau. Hampir semua program besar Jakarta yang ada saat ini pondasinya dibangun pada era tersebut," tutur Mujiono.
Sementara itu, dalam masalah anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta yang mencapai Rp18,1 triliun atau sekitar 22 persen dari total APBD Tahun 2024, Mujiono berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru dapat memastikan bahwa bansos tersebut tepat sasaran.
"Bansos atau subsidi harus dipastikan tepat sasaran. Siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima bansos. Penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Mujiono menjelaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp111 miliar.
"Dengan demikian, DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya, termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir, dimana belanja modal tersebut bisa mencapai angka 20% yang merupakan proporsi tertinggi dalam 7 tahun terakhir," tambahnya.
Dengan demikian, menurut Mujiono, kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk terus membawa perubahan positif bagi ibu kota.
Dukungan dan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD, Mujiono, mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Heru Budi Hartono. Dengan fokus pada efisiensi, ketepatan sasaran, dan hasil yang nyata, diharapkan Jakarta akan terus berkembang dan menghadapi tantangan dengan lebih baik.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
