Menuju konten utama

Pemprov Jakarta Bongkar Drainase Tersumbat di Kebayoran Baru

Teguh mengakui bahwa Pemprov Jakarta mengalami keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana penanggulangan banjir.

Pemprov Jakarta Bongkar Drainase Tersumbat di Kebayoran Baru
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat melakukan kunjungan ke hunian warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (6/11/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membongkar drainase yang tersumbat di Jalan Adityawarman dan Jalan Tirtayasa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) pagi. Pembongkaran itu dilakukan lantaran sumbatan itu menyebabkan banjir.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengakui penyumbatan drainase itu menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kebayoran Baru. Oleh karena itu, pembongkaran drainase yang tersumbat diyakini akan mempercepat surutnya banjir.

"Kami langsung melihat, langsung ke daerah Tirtayasa, Adityawarman ini. Melihat progres yang kami perintahkan yang kemarin sempat di sini tergenang," ucap Teguh kepada awak media saat meninjau kawasan Kebayoran Baru, Jumat (8/11/2024).

"Katakanlah tempat [saluran air] yang bottleneck [penyumbatan] itu sudah kami bongkar," lanjut dia.

Teguh menyatakan bahwa pengentasan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia, penyelesaian masalah banjir harus dilakukan dengan sistem yang tertata.

Namun, Teguh mengakui bahwa Pemprov Jakarta mengalami keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana penanggulangan banjir.

"Misalnya, kami sudah melakukan peninjauan langsung di Waduk Pluit, pompa air di Pluit. Kemarin, kami lihat di rumah pompa Green Garden, sekarang kami langsung ke daerah-daerahnya," ucapnya.

Teguh juga mengatakan bahwa sejumlah program penanganan banjir lain ada yang baru rampung pada 2025 dan 2026 mendatang. Dia meyakini program-program tersebut bakal dapat menangani banjir di Jakarta.

"Ada sebagian yang memang merupakan [program] kewenangan dari kementerian, misalnya, Pekerjaan Umum ya. Dulu PUPR, ada yang sekarang [program kewenangan] pemerintah provinsi," tutur dia.

Baca juga artikel terkait PENANGGULANGAN BANJIR atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi