tirto.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyebutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) di Sunter, Jakarta Utara bakal dimulai pada Desember 2018. Menurut perkiraan, pembangunan ITF bakal memakan waktu hingga dua tahun lamanya.
Kendati demikian, lama waktu pembangunan juga bergantung pada sejumlah hal teknis, seperti kapasitas sampah maupun perkiraan listrik yang dihasilkan. Untuk pembangunan ITF Sunter, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjuk PT Jakarta Propertindo yang menggandeng Fortum Finlandia.
“Kalau kami lebih fokus terhadap suplai sampahnya. Termasuk juga mungkin terkait dengan pembahasan untuk Peraturan Daerah (Perda) terkait tipping fee,” kata Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (22/10/2018).
Lebih lanjut, Isnawa menyebutkan ITF Sunter diprediksi bisa menampung 2.200 ton sampah per hari. Dari situ, ia memperkirakan ada 35 megawatt listrik yang dapat dihasilkan. Isnawa menuturkan bahwa standar ITF di DKI Jakarta memang harus di atas 1.000 ton, mengingat sampah yang dihasilkan saat ini sudah lebih dari 7.000 ton.
Isnawa mengaku telah mengantisipasi lonjakan sampah di DKI Jakarta pada dua tahun ke depan. Ia menyebutkan jumlah sampah di ibukota per harinya bisa mencapai 8.500-9.000 ton, sementara kalau tidak ITF, pemerintah provinsi hanya mengandalkan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, Bekasi.
“Dengan adanya ITF, peran Bantar Gebang sudah harus kami kurangi. Kalau sudah ada ITF di dalam kota, Bantar Gebang nantinya hanya untuk residu-residu,” ucap Isnawa.
Saat disinggung mengenai kendala pembangunan ITF selama ini, Isnawa menyebutkan bahwa ITF merupakan hal baru di Indonesia sehingga membutuhkan sinergi dari berbagai kementerian/lembaga. Menurut Isnawa, kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), PLN, dan Indonesia Power itu berfungsi agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Selain itu, Isnawa turut mengatakan bahwa pembangunan ITF membutuhkan upaya pembebasan lahan yang tidak mudah. Isnawa menyebutkan pemerintah provinsi harus memastikan tanah tersebut bebas dari sengketa saat pembangunannya mulai dikerjakan oleh investor.
“Sepertinya kota-kota lain di luar DKI Jakarta, dalam tanda kutip menunggu. Kalau nanti yang ITF Sunter sudah groundbreaking, itu akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia,” ucap Isnawa.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
