Menuju konten utama

Pemprov DKI Klaim 383 Warga Telah Daftar Program DP 0 Rupiah

Sebanyak 383 warga telah mendaftar untuk Program DP 0 Rupiah.

Pemprov DKI Klaim 383 Warga Telah Daftar Program DP 0 Rupiah
Progres pembangungan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Meli Budiastuti mengklaim sudah ada 383 warga DKI yang mendaftar untuk Program DP 0 Rupiah atau Solusi Rumah Warga (Samawa).

Pemerintah provinsi memang mulai membuka pendaftaran untuk program tersebut pada Kamis (1/11/2018) kemarin sampai dengan 20 November 2018 mendatang.

“Dari saat kami buka [pendaftaran] pada pukul 08.30 sampai dengan 14.00 WIB, sudah terekap 383 pemohon. Pendaftarannya kami batasi pakai jangka waktu, yakni hingga 20 November,” kata Meli di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (1/11/2018).

Sebanyak 383 warga itu datang dari berbagai daerah di DKI Jakarta. Meli menyebutkan dari Jakarta Utara ada 113 warga yang mendaftar, lalu ada 72 warga Jakarta Timur, 60 warga Jakarta Pusat, 32 warga Jakarta Selatan, 31 warga Jakarta Barat, 5 warga Kepulauan Seribu, dan yang mendaftarkan diri di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta ada sebanyak 70 pemohon.

Untuk Program Samawa ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tak lebih dari 800 unit rumah susun sederhana milik (rusunami). Berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PD Pembangunan Sarana Jaya, jumlah rusunami yang tersedia ialah sebanyak 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

Meli menyebutkan warga yang berhak memperoleh unit dari Program Samawa bakal diumumkan paling lambat pada Desember 2018. Proses verifikasi pun akan dilakukan, dengan ikut menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Pajak dan Retribusi Daerah.

“Nanti akan kami lihat datanya, seperti kepemilikan aset, sudah memiliki rumah atau belum? Di big data kami sudah ada soal itu,” ucap Meli.

Setelah pemohon lolos tahapan verifikasi, Meli mengatakan bakal ada sistem skoring yang diterapkan. Ia menyebutkan pemerintah provinsi akan lebih memprioritaskan warga yang sudah berkeluarga, minimal lima tahun tinggal di ibukota, hingga ketentuan bagi yang sudah tinggal di DKI selama lebih dari 10 tahun namun belum memiliki rumah.

“Proses skoring akan menyeleksi lagi data yang sudah terverifikasi. Barulah nanti Bank DKI akan melakukan pengecekan, dilihat kemampuan mencicilnya,” ungkap Meli.

Baca juga artikel terkait DP 0 RUPIAH atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora