Pemkab Matim Klarifikasi Video Cekcok Camat vs Petugas BNPB

tirto.id - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, memberikan klarifikasi terkait video perselisihan antara Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, dan seorang staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang beredar di media sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Winsensius Tala, mengatakan persoalan tersebut terjadi karena komunikasi dan koordinasi di lapangan belum berjalan optimal. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (21/8/2026).

“Pertama-tama, kami ingin menegaskan bahwa situasi tersebut pada dasarnya merupakan persoalan komunikasi dan koordinasi di lapangan yang belum berjalan secara optimal,” ujar Winsensius dalam video yang beredar, dikutip Tirto, Sabtu (22/8/2026).

“Dalam situasi tangkap darurat seperti sekarang ini, dinamika di lapangan memang sangat cepat berubah. Setiap unsur bekerja dengan tekanan, keterbatasan informasi, serta tuntutan untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam kondisi demikian, perbedaan pemahaman terhadap informasi atau mekanisme koordinasi sangat mungkin terjadi,” sambungnya.

Menurutnya, Pemkab Manggarai Timur tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi persepsi yang lebih luas atau ditafsirkan sebagai pertentangan antarpihak.

Pemerintah daerah, kata Winsensius, lebih mendorong agar komunikasi segera diluruskan dan koordinasi diperkuat. Hal itu dinilai penting untuk memastikan seluruh pihak tetap berorientasi pada tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami juga perlu menegaskan bahwa tidak ada kepentingan untuk mempertentangkan satu pihak dengan pihak lainnya. Camat Lamba Leda Utara, unsur pemerintah di wilayah, mempunyai tanggung jawab pelayanan pemerintah dan masyarakat, sementara unsur lain yang hadir di lapangan juga memiliki peran yang begitu penting masing-masing dalam mendukung penanganan kondisi darurat,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab Manggarai Timur mendorong pihak-pihak terkait melakukan komunikasi dan klarifikasi secara langsung agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Pemkab juga memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar setiap langkah penanganan di lapangan memiliki pemahaman dan tujuan yang sama.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan ketenangan, kepastian dan kerja sama semua pihak. Pada akhirnya, pemerintah hadir bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang harus kita menangkan adalah kepentingan masyarakat,” kata Winsensius.

“Kita tidak sedang berhadapan satu sama lain. Kita sedang berdiri di sisi yang sama, di sisi masyarakat. Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan di lapangan,” ujarnya.

Viral Video Camat Lamba Leda Utara

Sebelumnya, video yang memperlihatkan ketegangan antara Agustinus Supratman dan seorang staf BNPB viral di media sosial. Perselisihan tersebut terjadi di lokasi pengungsian Kecamatan Lamba Leda Utara pada Jumat (21/8/2026), atau enam hari setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores.

Dalam video tersebut, Agustinus terlihat berbicara dengan nada tinggi saat menyampaikan keberatannya terkait informasi dan mekanisme penyaluran bantuan dari BNPB.

Agustinus diduga keberatan dengan pernyataan mengenai banyaknya bantuan yang telah disalurkan ke wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi fisik logistik yang tersedia di posko pengungsian tidak sebanding dengan kebutuhan warga.

“Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak,” ujar Agustinus kepada petugas BNPB dalam video tersebut.

Agustinus juga diduga menolak menandatangani berita acara penyerahan bantuan karena menilai jumlah barang yang tercatat dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi fisik logistik yang tersedia di posko.

Dalam penanganan kondisi tanggap darurat tersebut, Agustinus bertanggung jawab mengoordinasikan bantuan bagi 21.171 jiwa yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Pemkab Manggarai Timur menegaskan persoalan tersebut merupakan masalah komunikasi dan koordinasi yang perlu segera diselesaikan. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak mengesampingkan persoalan antarpersonal dan kembali memusatkan perhatian pada kebutuhan warga terdampak gempa.