tirto.id - Pemerintah tengah mengupayakan penyebaran vaksin Corona Covid-19 bisa tepat sasaran ke masyarakat. Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), saat ini pemerintah tengah memprioritaskan pengadaan vaksin corona tersebut.
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto sekaligus Menko Perekonomian menyampaikan bahwa upaya pemberian vaksin dapat mencegah pandemi sekaligus membantu kepercayaan publik terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
"Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi," ujar Airlangga dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi" seperti dikutip dari situs resmi satgas Covid-19.
Berbicara di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Kamis (22/10) siang, Airlangga memastikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satu upaya itu adalah mengeluakan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).
“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini," papar Airlangga.
Dua Jalur Pengadaan Vaksin
Menurut Airlangga, pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut, yakni jalur mandiri dan skema kerja sama internasional. Untuk skema jalur skema mandiri vaksin Merah Putih dalam tahap pengembangan dan siap masuk ke produksi pada akhir tahun 2021.
Sedangkan jalur kerja sama internasional bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.
Rencananya vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.
Mengacu studi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prioritas pemberian vaksin tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.
“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan," jelas Airlangga.
Pemeriksaan Spesimen
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menyoroti tentang pemeriksaan spesimen yang kian hari makin meningkat.
Ia mengungkapkan bahwa dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Selain itu, beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC.
Namun sekarang ini kondisi berbada. Menurut Doni, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.
"Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas," ungkap Doni.
Dengan semakin bertambahnya laboratorium ini, menurut Doni, rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.
"Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan," kata Doni.
____________________Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Iswara N Raditya
