tirto.id - Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien Tuberkulosis (TBC) pada 2026 di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari,, dalam konferensi pers 'Update PHTC CKG Sekolah, Penanganan TB, serta Transformasi Pendidikan' yang digelar di Kantor Badan Komunikasi, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
"Tahun 2026 pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi," kata Qodari.
Qodari menyebut angka ini meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 300 rumah pada tahun 2020 hingga 2023. Adapun sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi berbasis web dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bernama SIBARU atau Sistem Informasi Bantuan Perumahan.
"Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB," kata Qodari.
Qodari menyebut Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan penguatan skrining, peningkatan kapasitas deteksi, hingga pemberdayaan komunitas dalam pencegahan dan pengobatan.
Hingga 3 Mei 2026, pemerintah mencatat penemuan lebih dari 241.000 kasus TBC dengan angka inisiasi pengobatan mencapai 84 persen dari target 95 persen. Sementara itu, tingkat keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen.
"Namun, sekali lagi, pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret yang berjalan secara simultan," katanya,
Pemerintah juga melakukan upaya dengan penguatan kapasitas deteksi di Puskesmas melalui penggunaan Near Point of Care Testing (NPOCT). Kehadiran alat disebutnya diharapkan bisa mempercepat proses pemeriksaan sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih dini dan segera ditindaklanjuti dengan pengobatan.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penerapan penelusuran berbasis X-ray yang akan mulai dijalankan pada semester kedua tahun ini.
Pemberdayaan komunitas melalui program desa siaga TBC juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk pengendalian penyakit ini.
Hingga kini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri. Dia bilang, pemerintah juga menjalankan program tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG sebagai upaya memperkuat penemuan kasus.
"Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menko PMK, dan KSP telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan TBC bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," kata Qodari.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































