Menuju konten utama

Pemerintah Tambah Plafon KUR UMKM Konstruksi hingga Rp5 Miliar

Untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah, pemerintah telah menyediakan plafon KUR senilai Rp130 triliun.

Pemerintah Tambah Plafon KUR UMKM Konstruksi hingga Rp5 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah menaikkan batas maksimal pinjaman (plafon) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang sebelumnya direncanakan Rp2 miliar menjadi Rp 5 miliar bagi pengembang atau kontraktor berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

KUR tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan oleh pengembang untuk membangun rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun dengan tipe 36.

"Dan ini bisa dibuat untuk memfasilitasi dengan Rp5 miliar, membangun (rumah tipe) 38 sampai 40 unit daripada perumahan yang tipenya 36," jelas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Sementara itu, KUR untuk sektor konstruksi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengembang cilik dengan omzet hingga Rp50 miliar per tahun dalam jangka waktu 4-5 tahun.

Selain untuk pengembang, pemerintah juga menyiapkan KUR dengan plafon Rp13 triliun bagi perorangan untuk merenovasi rumah yang akan digunakan untuk usaha. Dus, diharapkan dari sisi permintaan terhadap perumahan juga dapat turut digenjot.

"Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun (untuk perseorangan). Sedangkan untuk perumahan tadi, tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun," tambah Airlangga.

Artinya, untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah ini, pemerintah telah menyediakan plafon KUR senilai Rp130 triliun. Sedangkan untuk mendorong realisasi penyalurannya, pemerintah memberikan bunga tetap sebesar 5 persen untuk UMKM-UMKM konstruksi.

"Jadi, kalau perbankan memberikan (bunga KUR), contohnya 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen. Tapi, kalau dia kasih 12 persen, dia (UMKM konstruksi) bayarnya 7 persen. Sesuai dengan perbankan masing-masing Himbara maupun swasta," jelas Airlangga.

Selain kepada UMKM konstruksi, pemerintah juga memberikan akses KUR kepada para petani tebu rakyat dengan fasilitas pinjaman mencapai Rp500 juta. Dengan fasilitas ini, para petani tebu, baik kelompok maupun perorangan dapat merevitalisasi kebun tebu mereka dan meningkatkan hasil panen tebu.

"Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai, tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian," tutur dia.

Kemudian, pemerintah juga memberikan fasilitas KUR tanpa jaminan kepada para pekerja migran, dengan plafon mencapai Rp100 juta. "Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan," tukas Airlangga.

Baca juga artikel terkait AIRLANGGA atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana